Politik Pintu Terbuka: Pengertian, Akibat, dan Faktor Pendukungnya

Ilustrasi tentara Belanda. Foto: Wikimedia Commons

Pada tahun 1865 kaum liberalis Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di negara Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia.

Pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan dan diganti dengan Politik Liberal atau Politik Pintu Terbuka. Paham politik ini diberlakukan di Indonesia antara tahun 1870 – 1900.

Mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan oleh M. Junaedi, paham ini dibawa oleh kaum liberal Belanda yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Kaum liberal itu sebagian besar adalah para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang Politik Pintu Terbuka lengkap dengan akibat dan faktor pendukungnya.

Paham Politik Pintu Terbuka

Pada tahun 1870, Politik Kolonial Konservatif secara resmi diganti menjadi Politik Pintu Terbuka. Maksud dari paham ini yaitu pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia.

Ilustrasi penjajahan Belanda Foto: Twitter@tukangpulas

Sebagai langkah awal perubahan itu, maka diterapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Faktor Pendukung Dijalankannya Politik Pintu Terbuka

Mengutip buku Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI IPA, faktor-faktor pendukung yang memungkinkan politik ini dijalankan di Hindia Belanda, yaitu:

Kereta lori mengangkut tebu di kawasan Madukismo, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (30/6/2020). Foto: Hendra Nurdiansyah/ANTARAFOTO

Akibat yang Ditimbulkan Politik Pintu Terbuka

Politik Pintu Terbuka yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda itu membawa akibat positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Di antaranya sebagai berikut:

(MSD)