PPPK Paruh Waktu Pakai Seragam Apa? Begini Ketentuannya

Ilustrasi PPPK Paruh Waktu 2025. Foto: Unsplash

Saat ini, proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi Paruh Waktu telah memasuki tahapan usul dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tahapan ini berlangsung sejak 28 Agustus–30 September 2025.

Setelah tahapan tersebut selesai, proses akan dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan pegawai secara resmi. Meski sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun ada sejumlah perbedaan antara PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu.

Salah satu perbedaan utamanya ada pada jam kerja dan gaji yang didapat. Karena perbedaan inilah, muncul pertanyaan mengenai PPPK Paruh Waktu pakai seragam apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak ketentuannya berikut ini.

PPPK Paruh Waktu Pakai Seragam Apa?

Ilustrasi PPPK Paruh Waktu pakai seragam apa? Foto: Unsplash

Hingga saat ini, belum ada ketentuan pasti mengenai seragam PPPK Paruh Waktu. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, PPPK termasuk dalam kategori ASN sama seperti PNS.

Ada kemungkinan hak dan kewajiban terkait seragam bagi PPPK dan PNS juga sama. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu mengikuti seluruh aturan disiplin yang berlaku untuk ASN.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seragam PPPK Paruh Waktu mengikuti ketentuan yang sama dengan PPPK Penuh Waktu dan PNS. Meskipun begitu, setiap instansi atau pemerintah daerah tetap bisa melakukan penyesuaian sesuai kebutuhannya.

Adapun beberapa jenis seragam dinas yang umumnya diatur bagi ASN meliputi:

• Pakaian Dinas Harian (PDH): Biasanya berupa kemeja berwarna khaki atau putih (tergantung hari), dipadukan dengan celana atau rok berwarna gelap.

• Pakaian Dinas Upacara (PDU) / Pakaian Sipil Lengkap (PSL): Digunakan untuk kegiatan resmi atau upacara kenegaraan.

• Pakaian Dinas Lapangan (PDL): Diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di lapangan, dengan desain yang disesuaikan kebutuhan kerja.

• Pakaian Khas Daerah/Tradisional: Seperti batik atau tenun, biasanya dikenakan pada hari tertentu sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Ilustrasi gaji PPPK Paruh Waktu. Foto: Pexels

Berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji yang diterima oleh PPPK Paruh Waktu paling sedikit setara dengan gaji terakhir saat masih menjadi pegawai non-ASN, atau mengikuti upah minimum yang berlaku di daerah penempatannya.

Sebagai gambaran, berikut adalah rincian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI:

• Aceh: Rp 3.685.616

• Sumatera Utara: Rp 2.992.559

• Sumatera Barat: Rp 2.994.193

• Riau: Rp 3.508.776

• Jambi: Rp 3.234.535

• Sumatera Selatan: Rp 3.681.571

• Bengkulu: Rp 2.670.039

• Lampung: Rp 2.893.070

• Bangka Belitung: Rp 3.876.600

• Kepulauan Riau: Rp 3.623.654

• DKI Jakarta: Rp 5.396.761

• Jawa Barat: Rp 2.191.232

• Jawa Tengah: Rp 2.169.349

• DI Yogyakarta: Rp 2.264.081

• Jawa Timur: Rp 2.305.985

• Banten: Rp 2.905.120

• Bali: Rp 2.996.561

• Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931

• Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.970

• Kalimantan Barat: Rp 2.878.286

• Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621

• Kalimantan Selatan: Rp 3.496.195

• Kalimantan Timur: Rp 3.579.314

• Kalimantan Utara: Rp 3.580.160

• Sulawesi Utara: Rp 3.775.425

• Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000

• Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527

• Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.552

• Gorontalo: Rp 3.221.731

• Sulawesi Barat: Rp 3.104.430

• Maluku: Rp 3.141.700

• Maluku Utara: Rp 3.408.000

• Papua Barat: Rp 3.615.000

Baca juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan D3 dan Jenjang Lainnya

(RK)