Respons Internasional Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Foto: Wikipedia

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun bukan berarti perjuangan membela kemerdekaan berhenti pada saat itu.

Untuk mengukuhkan eksistensinya, sebuah negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan pemerintahannya secara otomatis juga telah diakui.

Kala itu Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung proklamasi kemerdekaan, namun ada pula yang menentangnya. Berikut ini adalah respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia:

Pengakuan Kemerdekaan dari Mesir

Melansir situs resmi Kementerian Luar Negeri, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama.

Terlebih Liga Arab mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas muslim. Selain itu, hubungan negara-negara Arab dengan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati dari rakyat Mesir.

Mengutip buku Seratus Tahun Agus Salim, Muhammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai bahkan ditugaskan datang ke Yogyakarta pada Maret 1947. Ia bertugas untuk membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan dari India

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Soekarno. Foto: civitasbook.com

India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu kedua bangsa ini saling bekerja sama.

Pada 1946 Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris.

India membalas kebaikan hati rakyat Indonesia dengan turut menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Belanda melakukan agresi militer, India merupakan salah satu negara yang mengkutuk tindakan tersebut.

Dukungan dari Australia

Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibatnya kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamai “Black Armada”.

Aksi tersebut didukung oleh Partai Buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia. Selain itu, Autralia juga secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatannya.

Penolakan Belanda

Agresi militer Belanda II /Wikimedia Common

Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Belanda bahkan melancarkan Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948).

Berbagai upaya damai dengan jalan perundingan dilakukan, mulai dari Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem-Royen (1949), hingga Konferensi Meja Bundar (1949). Belanda akhirnya baru mengakui kedaulatan RI berkat resolusi Konferensi Meja Bundar 1949.

Annemarie Toebosch, peneliti di Universitas Michigan dalam artikel yang ia tulis di The Conversation mengatakan bahwa hingga saat ini Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sebab jika Belanda mengakui tahun tersebut, berarti mereka telah menyerang negara berdaulat setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk menjajahnya. Ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

(ERA)