10 Pilar Utama Demokrasi yang Terdapat di Negara Indonesia

Ilustrasi Apa Pilar Utama Demokrasi. Sumber: Pexels/Tom Fisk

Apa pilar utama demokrasi di Indonesia? Kalimat seperti itu merupakan pertanyaan yang memungkinkan untuk muncul dalam pembahasan atau pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pilar demokrasi di Indonesia terdiri dari sepuluh unsur yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat terjadi karena Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila sebagai sistem politiknya.

Apa Pilar Utama Demokrasi di Indonesia?

Ilustrasi Apa Pilar Utama Demokrasi. Sumber: Pexels/Tom Fisk

Apa pilar utama demokrasi di Indonesia? Pertanyaan tersebut memiliki banyak jawaban karena faktanya Indonesia memiliki sepuluh pilar demokrasi. Sepuluh pilar demokrasi tersebut terbentuk karena negara ini mempunyai sistem demokrasi Pancasila.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI, Haslim (2007: 43 – 44), berikut adalah sepuluh pilar demokrasi Pancasila yang terdapat di negara Indonesia.

1. Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menolak liberalisme dan sekulerisme, tetapi menganut dasar paham berkesadaran religius atau menolak ateisme.

2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1946 pasal 26 sampai 34, pasal 28A sampai 28J hasil amandemen ke-2, serta tercantum dalam Ketetapan MPR.

3. Berkedaulatan Rakyat

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang menganut kedaulatan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

4. Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara

Supaya tumbuh sistem demokrasi yang sehat, diperlukan peran warga negara yang cerdas sebagai bentuk partisipasi politik warga negara.

5. Menganut Sistem Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan

Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif.

6. Menerapkan Prinsip Rule of Law

Sistem politik demokrasi Pancasila menganut prinsip rule of law, artinya hukum adalah panglima atau yang berdaulat dalam sistem politik demokrasi Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

7. Menjamin Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam sistem politik demokrasi Pancasila adalah suatu keharusan. Oleh sebab itu, pada masa reformasi keluar UU No. 22 tahun 1999 tahun Otonom Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

8. Berkeadilan Sosial

Sistem politik dengan dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat madani yang modern dan berkeadilan sesuai yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

9. Mengusahakan Kesejahteraan rakyat

Sistem politik adalah alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga nilai-nilai demokrasi yang dibangun tidak mencederai demokrasi itu sendiri.

10. Sistem Peradilan yang Merdeka, Bebas, dan Tidak Memihak

Guna menjamin berjalannya sistem politik demokrasi Pancasila maka dibangun kekuasaan yudikatif yang berwibawa dan terhormat. Oleh karena itu, pada masa reformasi, penataan dalam bidang yudikatif pun dilakukan.

Baca juga: Ciri Khas Demokrasi Pancasila Dibandingkan dengan Demokrasi Lainnya di Dunia

Jadi, apa pilar utama demokrasi di Indonesia? Pilar utama demokrasi di Indonesia ada sepuluh unsur. Tiga di antaranya adalah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi HAM, dan berkedaulatan rakyat. (AA)