4 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penulis kumparan
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSebelum menganut sistem Demokrasi Pancasila, Indonesia telah melewati beberapa sistem demokrasi sebelumnya. Salah satunya adalah Demokrasi Terpimpin. Kala itu, terdapat sejumlah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun kebijakan ekonomi yang dilakukan sudah pasti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantas, apa saja kebijakan ekonomi yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin?
Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Mengutip dari buku Bahan Pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia VI, Syarifuddin dan Tian Hadiansyah (2022:198), berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang pernah dilakukan oleh pemerintah.
1. Pembentukan Bappenas
Demi melaksanakan pembangunan ekonomi, pada tahun 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang diketuai oleh Mohammad Yamin. Kemudian lembaga ini berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Adapun beberapa tugas Bappenas antara lain menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
2. Penurunan Nilai Uang atau Devaluasi
Kemudian pada 25 Agustus 1959, pemerintah membuat kebijakan mengenai devaluasi atau penurunan nilai uang dengan ketentuan sebagai berikut.
Uang kertas Rp500 menjadi Rp50
Uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100
Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000
Kebijakan tersebut dilakukan demi membendung tingginya inflasi yang terjadi kala itu. Jadi, diharapkan mata uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah meningkat.
Sayangnya, kebijakan ini tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi karena banyak pengusaha daerah yang tidak mematuhinya. Akibatnya, masyarakat kesusahan karena tidak memiliki uang.
3. Deklarasi Ekonomi
Demi bisa memperbaiki kondisi ekonomi secara menyeluruh, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi pada tahun 1963 yang berisi tentang 14 peraturan pokok. Deklarasi Ekonomi ini dikeluarkan sebagai salah satu strategi untuk mensukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas.
Namun, Deklarasi Ekonomi ini mengalami kegagalan karena tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar AS, perekonomian yang terganggu akibat pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, serta adanya konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat yang semakin memperparah kemerosotan ekonomi.
4. Peleburan Bank
Kebijakan ekonomi yang terakhir adalah peleburan bank yang dilakukan pada tahun 1965. Jadi, pemerintah berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum.
Baca Juga: Pengertian dan Jenis-Jenis Demokrasi yang Perlu Diketahui
Itu dia penjelasan mengenai empat kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang menarik untuk diketahui oleh generasi muda. Khususnya bagi para siswa yang sedang belajar mengenai sejarah sistem pemerintahan bangsa Indonesia. (Anne)