5 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Ilustrasi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, sumber foto: pexels/Sora Shimazaki

Perlindungan dan penegakan hukum perlu diterapkan oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Tanpa adanya perlindungan penegakan hukum maka tidak akan tercipta keadilan. Lalu apa saja dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia?

Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.

5 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Ilustrasi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, sumber foto: Pexels/Ekaterina Bolovtsova

Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia karya Hanafi Arief, (2016) perlindungan dan penegakan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan dan penegakan hukum tidak akan tercipta keadilan.

Perlindungan dan penegakan hukum yang baik juga akan mencegah terjadinya diskriminasi di dalam masyarakat. Selain itu, juga mencegah terjadinya ketimpangan pada penegakan hukum.

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang spesifik mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum.

Berikut ini adalah lima dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang menjadi dasar terciptanya keadilan di masyarakat.

Baca juga: Fungsi Konstitusi Sebagai Hukum Dasar Suatu Negara

Jadi itu adalah lima dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dasar hukum utama tersebut masih didukung dengan beberapa peraturan dan juga undang-undang lainnya. (WWN)