7 Desakan Darurat Ekonomi Aliansi Ekonom Indonesia untuk Pemerintah
Penulis kumparan
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSebanyak 384 ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia bersatu untuk menyuarakan pendapatnya. 7 Desakan darurat ekonomi Aliansi Ekonom Indonesia disampaikan kepada pemerintah, untuk menyelamatkan negara dari krisis.
Diambil dari buku Catatan Kritis Kebijakan Politik Hukum Indonesia, Blucer W. Rajagukguk (2023:6), darurat ekonomi adalah terjadinya krisis keuangan yang menghancurkan ekonomi negara. Contoh darurat ekonomi yaitu terjadinya inflasi tahun 1965, dan pandemi Covid-19.
Apa Saja 7 Desakan Darurat Ekonomi Aliansi Ekonom Indonesia?
Para ekonom menilai, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. 7 Desakan darurat ekonomi Aliansi Ekonom Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Perbaikan Anggaran
Perbaiki misalokasi APBN yang terjadi, dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Para ekonom mendesak pemerintah untuk mengurangi porsi belanja program populis seperti Makan Bergizi Gratis, dan mengembalikan dana Transfer ke Daerah pada porsinya.
2. Kembalikan Independensi Negara
Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
Pemerintah juga diminta untuk mengembalikan penyelenggara negara seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan sesuai marwah dan fungsinya.
3. Stop Dominasi Negara
Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
4. Deregulasi Kebijakan
Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
5. Skala Prioritas
Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi pemerintahan.
6. Kebijakan Nyata
Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.
7. Kualitas Pemerintah
Tingkatkan kualitas pemerintah, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan yang terjadi.
Baca juga: Kesiapan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi
Demikian 7 desakan darurat ekonomi Aliansi Ekonom Indonesia. 7 Desakan tersebut dinilai sebagai solusi dari penyelenggaraan negara yang kurang amanah, dan pengambilan kebijakan yang tidak tepat.(DK)