Contoh Jurnal MOOC PPPK beserta Link Downloadnya

Contoh jurnal Mooc PPPK. Foto hanya ilustrasi, bukan yang sebenarnya. Sumber: Pexels/Jessica Lewis 🦋 thepaintedsquare

Massive Open Online Courses (MOOC) menjadi pilihan populer dalam pendidikan digital karena menawarkan berbagai materi pembelajaran yang bisa diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Sebagai calon PPPK, penting mengetahui contoh jurnal MOOC PPPK.

Platform MOOC yang cukup dikenal adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah, yakni melalui PPPK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru di Indonesia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi yang diakses online.

Contoh Jurnal MOOC PPPK dan Link Downloadnya

Contoh jurnal Mooc PPPK. Foto hanya ilustrasi, bukan yang sebenarnya. Sumber: Pexels/Andrea Piacquadio

Mengutip dari situs gtkdikmendiksus.kemdikbud.go.id, Massive Open Online Courses (MOOC) merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunkasi di bidang digital yang sedang dikembangkan di Indonesia dan akan berdampak pada pembelajaran.

Salah satu contoh jurnal Mooc PPPK adalah "Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital". Berikut uraiannya.

JURNAL Masive Open Online Course (MOOC) PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DISUSUN OLEH:

NAMA: AYU ASTUTI, AMAKNI

PPPK: 19990613202321 2 001

TEMPAT TANGGAL LAHIR: LANTARI, 13 JUNI 1999

GOLONGAN: VII

JABATAN: TERAMPIL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

INSTANSI: PUSKESMAS RAROWATU UTARA

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS RAROWATU UTARA

KABUPATEN BOMBANATA

TAHUN 2023

AGENDA 1

Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai warga negara terpilih, PPPK diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon pengawak sistem tersebut, PPPK diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara dalam kerangka Sistem Administrasi NKRI, sehingga amanat UUD 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Peran, tugas, dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, serta memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kompetensi yang Diharapkan Setelah Mempelajari Materi, Memantapkan wawasan kebangsaan, Menumbuhkan kesadaran bela negara, Indonesia sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama.

Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Soetomo. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka. Pada Juni 1908, koran Bataviasch Niewsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Boedi Oetomo. Pada September 1909, anggota beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging, yang kemudian mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia.

AGENDA 1

Analisis Isu Konten

Tujuan pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Selain itu, dibutuhkan instrumen untuk menganalisis isu-isu kritikal. Seolah-olah terjadi kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani sebaik-baiknya dengan ramah, tulus, dan profesional, namun di lain pihak semua dilakukannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan global yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa untuk berperan serta, jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, di mana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama oleh orang di penjuru dunia lainnya.

AGENDA 1

Kesiap Siagaan Bela Negara

Tujuan pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara menyusun modul ini. Pokok bahasan pada modul kesiapsiagaan bela negara ini meliputi Kerangka Kesiapsiagaan Bela Negara, yaitu Konsep Kesiapsiagaan Bela Negara, Kesiapsiagaan Bela Negara Dalam Orientasi PPPK, dan Manfaat Kesiapsiagaan Bela Negara. Kemampuan Awal Bela Negara meliputi Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental, Rencana Aksi Bela Negara, Program Rencana Aksi dan Kegiatan Kesiapsiagaan Bela Negara.

Untuk bisa melakukan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

AGENDA 2

Berorientasi Pelayanan

Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi. Dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dinyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Sistematika materi setiap modul harus dijelaskan dan keterkaitan antar modul dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Agenda II. Penugasan relevan diberikan agar peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri, berupa studi kasus, penugasan bermain peran, dan lain-lain. Evaluasi terhadap penguasaan materi dilakukan dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis interaktif, dan lain sebagainya.

AGENDA 2

Akuntabel

Agenda ini membahas kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Pada pukul 18.00, anak pelapor yang bernama Anta meninggalkan rumah, yang terletak sekitar 3 km dari rumah pelapor di Desa Cikentrung. Pelapor kemudian meminta bantuan adik iparnya untuk mencari anak tersebut. Pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 02.00 WIB, pelapor dihubungi oleh seseorang, dan pelapor membawa anaknya ke Puskesmas. Pada 29 Maret 2020, pelapor menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang datang dari Desa Cikentrung, termasuk Kepala Desa dan BPD, untuk mengajukan damai kepada pelapor. Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang mengaku telah melakukan perbuatan tersebut.

AGENDA 2

Kompeten

Agenda ini menjelaskan kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya SDM sektor keaparaturan, yang diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Penguatan kualitas ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, seperti VUCA dan disrupsi teknologi, fenomena demografik, dan keterbatasan sumber daya. Kenyataan ini menuntut setiap elemen atau ASN di setiap instansi untuk meninggalkan pendekatan yang bersifat rigid, peraturan atau rule-based, dan mekanistik, serta lebih adaptif dengan zaman. Kompetensi dasar ini krusial untuk mewujudkan instansi pemerintah yang responsif dan efektif. Setiap ASN perlu berlandaskan pada aspek merit, sesuai dengan latar belakang kualifikasi, kompetensi, serta memiliki bukti kinerja yang sesuai dan kepatuhan pada etika kerja.

AGENDA 2

Adaptif

Agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini merupakan pembelajaran yang didesain secara klasikal maupun online. Provinsi dengan skor terendah di Jawa pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pulau atau wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini tentunya mengindikasikan kesenjangan antara Pulau Jawa dengan non-Jawa. Skor EV-DCI yang diraih DKI Jakarta juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Seluruh bentuk kompetisi di atas akan memaksa dan mendorong pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasi menjadikan kata kunci bagi negara untuk dapat menjadi kompetitif.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Standar mutu pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik.

AGENDA 2

Kolaboratif

Kegiatan Pembelajaran dalam modul ini menggunakan studi kasus. Peserta diharapkan dapat menganalisis berbagai praktik kolaborasi di organisasi pemerintah. Government menjadi dua konsep yang coba dibahas mulai dari definisi beserta diskursusnya, serta model dalam konsep tersebut. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi.

Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Taylo Brent and Rob C. de Loe, Ansel dan Gash forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen.

Masyarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi kebijakan, komunitas yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi dan dihargai bahkan dipandang sebagai menambah wawasan diagnostik dan pengobatan kritis. Kondisi ini akan mungkin bila didukung kepemimpinan yang kuat. Mereka yang memimpin harus bakat dan keterampilan yang lebih kompleks daripada mereka yang memimpin entitas top-down. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan dan menjaga reputasi kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya.

Untuk itu, pemimpin fasilitatif harus membantu mitra tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang substantif konsensus tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaboratif. Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face to face dialogue, commitment to process, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara.

Desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. Vielmetter dan Sell mengungkapkan tentang World Economic Forum juga ambil bagian dalam menganalisis tantangan global yang akan dihadapi yaitu adanya serangan cyber, perubahan iklim secara global, ketimpangan digitalisasi, kegagalan iklim, adanya senjata pemusnah massal, krisis mata pencaharian penyakit menular, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan manusia.

Metodologi Pembelajaran Ceramah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang kolaborasi pemerintah.

AGENDA 3

Smart ASN

Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020 tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020). Angka ini melampaui waktu rata-rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, selama pandemi COVID-19 mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi Digital menjadikan kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.

Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi. Keterjangkauan (affordances) yang dirasakan dari ruang ekspresi ini mendorong produksi, berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual (Barton dan Lee, 2013). Affordance berarti alat yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal baru, berpikir dengan cara baru, mengekspresikan jenis makna baru, membangun jenis hubungan baru dan menjadi tipe orang baru. Affordance dalam literasi digital adalah akses, perangkat, dan platform digital. Sementara pasangannya yaitu kendala (constraint), mencegah kita dari melakukan hal-hal lain, berpikir dengan cara lain, memiliki jenis lain dari hubungan. Constraint dalam literasi digital bisa meliputi kurangnya infrastruktur, akses, dan minimnya penguatan literasi digital, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya

Setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. Proteksi Identitas Digital dan Data Pribadi di Platform Digital. Penipuan Digital, Rekam Jejak Digital di Media. Pandemi Covid-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita dipaksa untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan istilah Mendadak Digital.

Kondisi Mendadak Digital ini telah mengguncang Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Abad 21. Berbagai berkah dan bencana di ruang digital silih berganti menghampiri seluruh profesi, tak terkecuali Aparatur Sipil Negara. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan naik mencapai US$ 133 miliar pada 2030. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Mantapkan pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan peserta diklat lain. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Perencanaan Transformasi Digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara daring.

AGENDA 3

Manajemen ASN

Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Transparency International juga masih rendah pada nilai indeks 34 dan berada pada ranking 107 dari 175 negara. Permasalahan internasional, birokrasi kita juga masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah, yang kadang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN di antaranya: Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan Mekanisme pengelolaan ASN. Hasil Belajar ASN, dan pengelolaan ASN. Indikator Hasil Belajar menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan materi pokok, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik.

Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina perundang-undangan. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan penduduk barang, warga negara administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.

Dalam UU disebutkan bahwa kebijakan manajemen ASN, salah satunya asas persatuan kesatuan. Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam peraturan kementerian.

Adapun link download dan contohnya, sebagai berikut.

Link: https://www.scribd.com/document/653504437/Jurnal-Mooc-Ayu-Astuti#download&from_embed

Itulah contoh jurnal MOOC PPPK beserta link downloadnya yang dapat menjadi panduan calon PPPK. Jurnal MOOC PPPK sangat bermanfaat dalam memperdalam pemahaman tentang pendidikan berbasis teknologi. (RIZ)