Isi dari Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen

Ilustrasi Pasal 263 KUHP, Foto: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

Indonesia adalah negara hukum sehingga memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu pedoman yang memuat peraturan-peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP. KUHP memuat pasal-pasal yang harus dipatuhi. Salah satu pasal tersebut adalah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Bagaimana isi dari pasal tersebut? Simak uraiannya berikut ini

Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen

Sebelum beranjak ke pasal 263 KUHP, kita pelajari dahulu terkait hukum pidana. Hukum pidana ada untuk menciptakan keamanan di dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan buku Hukum Pidana oleh Rahmanuddin Tomalili (2019:1-2), pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.

Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus dipatuhi agar kehidupan menjadi terasa aman.

Ilustrasi Pasal 263 KUHP, Foto: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUHP. Salah satu pasal yang ada di dalam KUHP adalah pasal 263 KUHP dengan isi sebagai berikut.

Demikian isi pasal 263 KUHP. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. (LOV).