Mengenal Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Norma Indonesia

Berita Terkini
Penulis kumparan
Konten dari Pengguna
23 Desember 2023 22:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma. Foto hanya ilustrasi. Sumber foto: Unsplash/David
zoom-in-whitePerbesar
Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma. Foto hanya ilustrasi. Sumber foto: Unsplash/David
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma. Di Indonesia, Konvensi Ketatanegaraan merujuk pada proses pembuatan atau perubahan konstitusi. Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam sistem norma Indonesia sangat penting.
ADVERTISEMENT
DIkutip dari buku Hukum Konstitusi, La Ode dkk (2017: 36), hal tersebut dikarenakan melibatkan proses fundamental dalam pembentukan atau perubahan hukum dasar negara. Sistem norma Indonesia dipengaruhi oleh aspek terkait Konvensi Ketatanegaraan.

Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam Sistem Norma

Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma. Foto hanya ilustrasi. Sumber foto: Unsplash/Praveen
Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. UUD 1945 mencantumkan cara-cara perubahan konstitusi, dan Konvensi Ketatanegaraan dapat menjadi salah satu metode perubahan tersebut.
Keterlibatan masyarakat melalui Konvensi Ketatanegaraan tetap memiliki nilai yang signifikan dalam konteks perubahan konstitusi di Indonesia. Berikut jawaban atas pertanyaan "Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma?"

1. Mekanisme Perubahan Konstitusi

Konstitusi Indonesia memberikan beberapa mekanisme untuk melakukan perubahan. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui Konvensi Ketatanegaraan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, perubahan konstitusi juga dapat dilakukan melalui proses amandemen. Amandemen ini melibatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

2. Kedudukan dan Kewenangan Konvensi Ketatanegaraan

Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan biasanya diatur dalam UUD 1945 atau UU yang mengatur tentang perubahan konstitusi. Konvensi Ketatanegaraan memiliki kewenangan untuk membahas dan merumuskan perubahan yang akan diusulkan dalam konstitusi.

3. Partisipasi Masyarakat

Proses Konvensi Ketatanegaraan dapat melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat mencerminkan semangat demokrasi dan tercapainya konsensus nasional.

4. Ketentuan Proses dan Tindak Lanjut

Konvensi Ketatanegaraan biasanya memiliki ketentuan. Ketentuan tersebut mengenai proses-proses yang harus diikuti dalam membahas dan merumuskan perubahan konstitusi.
Selain itu, ada ketentuan mengenai tindak lanjut hasil Konvensi tersebut. Apakah hasilnya langsung diadopsi atau masih memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif atau masyarakat.
ADVERTISEMENT

5. Pentingnya Konsensus Nasional

Konvensi Ketatanegaraan seringkali dianggap sebagai wadah untuk mencapai konsensus nasional. Hal ini karena perubahan konstitusi bersifat fundamental dan memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak dalam masyarakat.

6. Relevansi dan Dampak

Hasil dari Konvensi Ketatanegaraan memiliki relevansi dan dampak yang besar terhadap arah dan perkembangan negara. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat membentuk landasan hukum dan norma-norma dasar bagi masyarakat Indonesia.
Itulah jawaban atas pertanyaan, "Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem norma?". Semoga penjelasan tersebut menambah wawasan para pembaca. (Gin)