Pengertian dan Asas Hukum Perdata di Indonesia

Ilustrasi Asas Hukum Perdata. (Foto: https://pixabay.com/id/)

Di Indonesia, terdapat beberapa hukum yang menjadi aturan tata kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya hukum perdata. Definisi hukum perdata menurut beberapa pakar hukum pada dasarnya bermacam-macam. Artikel kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian dan asas hukum perdata di Indonesia.

Pengertian dan Asas Hukum Perdata di Indonesia

Pengertian hukum perdata dapat disimpulkan dari beberapa pendapat pakar hukum, yaitu hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.

Dikutip dari buku Hukum Perdata Indonesia yang ditulis oleh P. N. H. Simanjuntak (2015: 8), pengertian hukum perdata juga dapat ditinjau secara arti luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH, yaitu hukum pribadi, benda (hukum harta kekayaan), keluarga, waris, perikatan serta pembuktian dan daluwarsa, sedangkan dalam arti sempit meliputi selurut peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Per KUHD, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti hukum agrarian, adat, Islam, dan perburuhan).

Setelah mengetahui tentang pengertian hukum perdata, artikel kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai asas hukum perdata di Indonesia.

Penjelasan Mengenai Asas Hukum

Ilustrasi Asas Hukum Perdata. (Foto: https://pixabay.com/id/)

Berikut adalah lima macam asas hukum perdata yang dikutip dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL)