Pengertian Hukum Pidana, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya

Pengertian Hukum Pidana. Foto: Pixabay

Apa, sih, pengertian hukum pidana? Hukum pidana merupakan salah satu bagian independen dari hukum publik dan salah satu instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat dan menjaga stabilitas negara Indonesia sejak zaman dahulu.

Sebagai penjaga stabilitas negara, hukum pidana ini akan terus berkembang sesuai tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap zaman.

Pengertian Hukum Pidana

Mengutip situs unikama.ac.id, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Pidana dan memberikan hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya.

Kitab Undang-Undang Pidana terdiri dari banyak jenis, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Korupsi, Kitab Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya.

Sejumlah perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana adalah:

Tujuan Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana. Foto: Pixabay

Tujuan hukum pidana bertujuan untuk mencegah berbagai gejala sosial yang kurang sehat dan mengobati para pihak yang sudah terlanjur melanggarnya dengan berbagai bentuk hukuman.

Secara konkrit, terdapat 2 tujuan hukum pidana, yakni:

Untuk memperingati setiap orang agar tidak melakukan perbuatan jahat

Untuk mendidik setiap orang yang telah pernah melakukan perbuatan jahat, agar bisa menjadi baik dan diterima kembali di dalam kehidupan lingkunganya

Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni:

lus poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana dan ancaman hukumannya.

Dikenal juga dengan hukuman pidana substantif, aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, antara lain tentang: apa, siapa dan bagaimana suatu hukuman bisa dijatuhkan sesuai KUHP dan berbagai peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

Sederhananya, hukum pidana materil bisa dikatakan sebagai hukum sanksi.

Ius poeniendi adalah aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan peristiwa pidana.

Ketentuan hukum ini menyangkut tata cara dan proses pelaksanaan penguasa dalam menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas delik apa pun yang dilakukannya.

Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif materiil, yakni hukum acara pidana yang dimuat di dalam KUHAP (UU No.8 tahun 1981) dan berbagai ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang terdapat di luar KUHAP.

Hak-hak negara ini meliputi:

Setelah memahami pengertian hukum pidana beserta tujuan dan ruang lingkupnya, mari jaga semua tindakan kita sesuai hukum yang berlaku agar tidak perlu repot-repot berurusan dengan pihak yang berwajib.(BRP)