Pengertian Trilogi Van Deventer yang Pernah Diterapkan di Indonesia

Ilustrasi kebijakan politik yang dikenal dengan trilogi Van Deventer, sumber foto Ian Wagg on Unsplash

Indonesia pernah merasakan pahitnya dijajah oleh Belanda selama puluhan tahun, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja pada Belanda untuk membuat mereka mendapatkan penghasilan yang melimpah sementara itu rakyat pribumi harus menderita karena berbagai kebijakan dari Belanda. Salah satu kebijakan yang cukup membuat sengsara rakyat pribumi kala itu adalah kebijakan tanam paksa. Tak hanya rugi materi dan waktu, banyak rakyat yang harus kehilangan nyawa mereka karena kebijakan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda tersebut.

Keadaan tersebut pada akhirnya membuat seorang Belanda yang bernama C. Th. Van Deventer merasa prihatin dan mengemukakan sebuah kebijakan politik yang dikenal dengan trilogi Van Deventer. Berikut adalah pengertian dan isi dari trilogi Van Deventer.

Pengertian Trilogi Van Deventer yang Pernah Diterapkan di Indonesia

asi kebijakan politik yang dikenal dengan trilogi Van Deventer, sumber foto Danurwendho Adyakusuma on Unsplash

Dikutip dari buku Top No.1 Sukses Pendalaman Materi SMP/MTs Kelas VIII karya Tim Smart Nusantara, (2016) dijelaskan pemberlakuan politik terbuka tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Hindia Belanda padahal Belanda menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaa sehingga menurut Van Deventer Belanda memiliki hutang ke Indonesia dan harus memberikan kemakmuran untuk rakyat Hindia Belanda. Oleh karena itu, van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Pengertian dari trilogi van Deventer atau biasa disebut dengan politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan dimana Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda.

Trilogi van Deventer yang diusulkan memiliki tiga isi utama sebagai berikut:

1. Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk.

2. Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

3. Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah in yang jarang penduduknya agar lebih merata.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada tiga bidang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

2. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu.

3. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda.

Demikian adalah pembahasan terkait dengan pengertian trilogi van Deventer salah satu kebijakan politik pada masa penjajahan Belanda yang pernah diterapkan oleh Belanda pada Indonesia. (WWN)