Penjelasan Dualisme Kepemimpinan Nasional yang Pernah Terjadi di Indonesia
Penulis kumparan
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJelaskan dualisme kepemimpinan nasional! Soal tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam materi ini, siswa diajarkan tentang dualisme kepemimpinan nasional yang pernah diterapkan di Indonesia.
Dualisme kepemimpinan nasional ini merupakan salah satu peristiwa besar yang bernilai sejarah bagi Indonesia. Kondisi dualisme kepemimpinan nasional ini terjadi saat Soekarno dan Soeharto bersama-sama memimpin Indonesia.
Penjelasan Ringkas Dualisme Kepemimpinan Nasional
Jelaskan dualisme kepemimpinan nasional! Dikutip dari dalam buku berjudul Sejarah 3: SMP Kelas IX, Drs. Anwar Kurnia, Drs. H. Moh. Suryana (2007: 145), dualisme kepemimpinan nasional merupakan kondisi saat ada dua kepemimpinan dalam suatu pemerintahan.
Indonesia pernah mengalami dualisme kepemimpinan nasional yaitu pada saat Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan.
Sedangkan sebaliknya Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini rupanya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat yang mengarah pada kemunculan kubu pendukung Soekarno dan kubu pendukung Soeharto.
Kondisi ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, untuk menjaga keutuhan negara, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS No. IX/MPRS/1996 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967.
Sebagai tindakan lanjutnya, kemudian di ada kabar Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.
Kemunculan dualisme kepemimpinan nasional ini bermula dari pembentukan dan pelaksanaan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ini bertugas untuk mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Kabinet Ampera memiliki beberapa unsur penting antara lain:
Pimpinan, yaitu Presiden Soekarno
Pembantu pimpinan, terdiri atas lima orang menteri utama yang secara bersama merupakan presidium dengan Letjen Soeharto sebagai ketua presidium
Anggota-anggota kabinet, terdiri atas 24 orang menteri yang masing-masing memimpin departemen di bawah koordinasi presidium kabinet.
Namun dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia tak berjalan terlalu lama. Dikutip dari buku berjudul Inti Materi IPS SMA/MA 10, 11, 12, Tim Maestro Genta (2020), pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi terkait pengunduran dirinya.
Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jend. Abdul Haris Nasution.
Setelah setahun, tepatnya pada 27 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum V MPRS. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.
Baca juga: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru
Pembahasan jelaskan dualisme kepemimpinan nasional yang pernah terjadi di Indonesia ini dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran bagi siswa, khususnya mengenai sejarah pemerintahan di Indonesia. (DAP)