Perjalanan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Perjalanan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa, Foto: Pixabay

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa merupakan perjuangan yang cukup panjang dan intens. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta merta berada di kondisi politik yang stabil, bahkan ada cukup banyak perubahan sistem pemerintahan yang terjadi.

Perjalanan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Simak penjelasan di bawah ini untuk mengetahui perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa:

Masa Republik Indonesia Serikat

Indonesia pernah menganut federalisme pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, bentuk negara kita adalah serikat alias federasi dengan 15 negara bagian.

Kala itu Indonesia menganut sistem parlementer kabinet semu (quasi parlementer), dengan karakteristik berikut:

Sesuai namanya, sistem parlementer kabinet semu ini tentu saja tidak berjalan dengan baik, bahkan memicu timbulnya sejumlah gerakan separatis berikut yang bersatu untuk menentang para penguasa:

Masa Demokrasi Liberal

Selama tahun 1950-1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950.

Kala itu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Namun, sistem pemerintahan ini ternyata juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran dan stabilisasi politik.

Hal itu terbukti dari 7 kali pergantian kabinet pada tahun 1950-1959, hingga terjadi perdebatan tak berujung yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa itu bahkan timbul beberapa gerakan separatis, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta).

Kondisi itu memaksa Presiden Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang menyatakan:

Masa Orde Lama

Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang juga berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara.

Sejak itu, Presiden yang kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 9 Juli 1959, yang berisi 10 menteri untuk kabinet inti, menteri-menteri ex officio, dan 60 menteri muda.

Di periode ini, Presiden dan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal di periode lalu sangat mengecewakan. Karena itu, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin dengan ide demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama-kelamaan, demokrasi ini bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden.

Masa Orde Baru

Gerakan Reformasi 1998 , Foto: rdk.fidkom.uinjkt.ac.id

Setelah kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, orde lama pun berakhir dan digantikan dengan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun orde baru sukses mengembangkan pendapatan per kapita Indonesia dan memerangi buta huruf, tetapi ada banyak sekali penyimpangan yang terjadi.

Dikutip dari buku Filsafat Nusantara: Sebuah Pemikiran tentang Indonesia, L.A.S. Gunawan, SCJ, (2010:78), berikut beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa order baru:

Berbagai penyimpangan tersebut membangkitkan gerakan reformasi di mana masyarakat bersatu untuk menumbangkan rezim otoriter dari orde baru. Semangat para mahasiswa dan aktivis yang didukung oleh rakyat lainnya akhirnya berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa Reformasi

Nah, pada masa reformasi, bangsa Indonesia akhirnya bisa menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menganut demokrasi pancasila dan menyusun pemerintahan yang konstitusional sebagai berikut:

Selain itu, bentuk reformasi lainnya adalah melakukan perubahan alias amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, sehingga bisa membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Adapun beberapa perubahan itu sebagai berikut:

Itulah perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yuk, kita jaga terus persatuan ini dengan toleransi yang tinggi dan terus kawal demokrasi negeri ini.(BRP)