Perwujudan Sila Keempat Pancasila Terkait dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Ilustrasi perwujudan dari sila keempat pancasila yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara adalah - Sumber: pexels.com

Perwujudan dari sila keempat Pancasila yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara adalah cerminan nyata dari prinsip demokrasi. Tepatnya sila Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat.

Sila keempat mengajak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan mau bertanggung jawab, baik dalam menyuarakan pendapat maupun dalam menghormati hak orang lain.

Perwujudan dari Sila Keempat Pancasila yang Terkait dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara adalah Cerminan Demokrasi

Ilustrasi perwujudan dari sila keempat pancasila yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara adalah - Sumber: Unsplash.com/Mufid Majnun

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menekankan pentingnya sistem pemerintahan demokratis yang diatur oleh musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan buku Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 4, Christiana Umi, (2019), setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus melibatkan partisipasi aktif dari rakyat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka.

Perwujudan dari sila keempat pancasila yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara adalah:

1. Hak Warga Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak sebagai berikut:

2. Kewajiban Warga Negara

Selain hak, setiap warga juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Berikut ini kewajibannya.

Baca Juga: Pengertian Nilai-Nilai Pancasila Bersifat Universal

Demokrasi yang dijunjung dalam sila keempat mendorong setiap individu untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang adil. Sekaligus menghargai kebebasan yang sejalan dengan kewajiban sosial yang harus dipenuhi demi kesejahteraan bersama.

Perwujudan dari sila keempat pancasila yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara adalah cerminan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati proses dan hasil musyawarah demi kebaikan bersama. (DNR)