Sifat Pemerintahan yang Dibentuk Berlandaskan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Ilustrasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Merupakan Landasan Bagi Terbentuknya Pemerintahan yang Bersifat Demokrasi Foto:Unsplash

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat demokrasi. Demokrasi merupakan suatu konsep yang sudah menyebar dan menjadi dasar mayoritas negara di dunia.

Menurut UUDS 1950, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Indonesia adalah negara demokrasi berbentuk kesatuan, dan menganut prinsip kedaulatan rakyat.

Prinsip Kedaulatan Rakyat Merupakan Landasan Bagi Terbentuknya Pemerintahan yang Bersifat Demokrasi

Ilustrasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Merupakan Landasan Bagi Terbentuknya Pemerintahan yang Bersifat Demokrasi Foto:Unsplash

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat, dan krato atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara etimologi, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau pemerintahan rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintah yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya: pemerintahan rakyat. KBBI juga mengartikan demokrasi sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat demokrasi. Berdasarkan buku Pasti Bisa PPKn untuk SMA/MA Kelas XI yang disusun oleh Tim Ganesha Operation (2017:19), prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam negara demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung Tinggi Kedaulatan Rakyat

Demokrasi ialah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Salah satu bentuk nyata prinsip ini adalah pemilihan umum.

Pemilu menjadi instrumen penting yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis).

2. Menjunjung Tinggi Kesetaraan di antara Warga Negara

Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tidak dibeda-bedakan dan memperoleh akses, serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya.

Pada umumnya, tingkat persamaan yang dituju diantaranya adalah persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

3. Menjamin Kemerdekaan Setiap Warga Negara

Bagian yang tidak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warganya, sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

4. Menegakkan Supremasi Hukum

Semua warga negara termasuk penguasa atau pemerintah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Semua itu demi tegaknya hukum dan tercapainya salah satu syarat dasar terwujudnya masyarakat yang demokratis.

5. Budaya Demokrasi

Masyarakat yang menerima dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya secara terus menerus akan menghasilkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi dapat dipahami sebagai kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatannya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan.

Baca juga: Contoh Keterlibatan Rakyat dalam Perwujudan Demokrasi di Indonesia.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat demokrasi. Dalam negara yang menganut demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang diwakilkan kepada anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.(DK)