PDIP Desak Kepastian Hukum Kasus Payment Gateway yang Libatkan Denny Indrayana

Konten dari Pengguna
2 November 2021 21:38 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita Terupdate tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Cagub Kalsel Denny Indrayana. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Cagub Kalsel Denny Indrayana. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Politikus PDIP Junimart Girsang mendesak adanya kepastian hukum di kasus korupsi payment gateway di Imigrasi Kemenkumham yang menyeret nama mantan Wamenkumham era SBY Denny Indrayana. Hal itu disampaikan oleh Junimart merespon perkembangan kasus yang melibatkan Denny Indrayana tersebut.
ADVERTISEMENT
Perkara ini dan ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI. Denny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tipikor.
"Kasus PG (Payment Gateway) yang super menghebohkan ketika itu ternyata mengendap juga penyidikannya di bagian tipikor Polri Para penggiat anti korupsi pun sepertinya tidak responsif mengkritisinya sebagaimana dugaan kasus- kasus korupsi yang ada selama ini," kata Junimart melalui keterangan tertulisnya, Selasa, (2/11/2021).
Junimart menegaskan, Polri dengan program presisinya wajib trasnparan kepada publik mengenai proses penyidikan kasus ini. Hal ini perlu dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum.
Pria yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, asas equality before the law harus tetap berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, Junimart mendesak adanya kejelasan dan kepastian dari kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
"Kalau memang Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk-petunjuk Jaksa dalam rangka pratut sebaiknya perkaranya diberhentikan saja supaya hak seseorang tidak tersandera," papar Junimart.
"Untuk itu sekali lagi kita minta POLRI dengan konsisten merealisier nilai-nilai Presisinya,"ujar Junimart.