2 Contoh Peranan Kelompok Kepentingan

https://www.pexels.com/id-id/@fauxels - contoh peranan kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dan contoh peranan kelompok kepentingan biasanya selalu dihubungkan dengan bidang politik. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara.

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang memengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dengan memberikan masukan – masukan berupa saran dan kritik yang berkualitas berdasarkan kepentingan dan keinginan rakyat tanpa mengharapkan untuk mendapatkan suatu jabatan.

Kelompok kepentingan ini dapat menghimpun dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik dan sifatnya independen. Contoh kelompok kepentingan ialah serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain sebagainya.

Contoh Peranan Kelompok Kepentingan

Menurut buku Strategi dan Perubahan Sosial, Irwan dan Indradddin, 2016, berikut adalah beberapa contoh peranan kelompok kepentingan.

Pertama adalah untuk melindungi kepentingan kelompoknya dari tindakan pemerintah yang sewenang – wenang ataupun kebijakan pemerintah yang terlalu mendominasi dalam pemerintahannya.

Kelompok kepentingan ini umumnya juga berperan menjadi wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

Kelompok kepentingan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dalam membuat kebijakan public dan berperan melakukan kajian-kajian atas kebijakan yang dilakukan pemerintahan dengan tujuan untuk menilai aapakah pemerintah mengeluarkan kebijakan public sesuai dengan keinginan atau tuntutan rakyat.

https://www.pexels.com/id-id/@fauxels

Ciri – ciri kelompok kepentingan adalah sebagai sebagai berikut:

Selain itu, kelompok kepentingan yang berbentuk organisasi atau lembaga infrastruktur politik juga adalah untuk menyuarakan, mewakili, dan melindungi tuntutan atau kepentingan kelompok sebagai bagian dari warga kepada pemerintah agar didengarkan dan diakomodasi oleh pemerintah dalam membuat suatu kebijakan umum dalam memerintah. (DNR)