5 Gagasan yang Disampaikan oleh Mohammad Yamin dalam Sidang Pertama BPUPKI

Ilustrasi bendera Merah Putih negara Indonesia. Foto: Unsplash

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Tujuannya untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia.

Mengutip buku Sejarah karya Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana, Mohammad Yamin menjadi salah satu tokoh penting yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei–1 Juni 1945.

Apa saja gagasan yang disampaikan oleh Mohammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI? Artikel ini akan membahas peran dan pemikiran Mohammad Yamin yang turut berpartisipasi membentuk dasar negara Indonesia.

Gagasan yang Disampaikan oleh Mohammad Yamin dalam Sidang Pertama BPUPKI

Ilustrasi sidang BPUPKI. Foto: Unsplash

Dalam sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin menjadi orang pertama yang berkesempatan untuk menyampaikan lima gagasan utama untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

Merujuk buku Pengantar Pancasila Untuk Umum oleh Imaduddin Fr, kelima gagasan yang disampaikan oleh Mohammad Yamin dalam sidang pertama BPUPKI, antara lain:

Baca Juga: Siapakah Tokoh yang Menjadi Pembaca Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?

Setelah menyampaikan dalam bentuk lisan, Mohammad Yamin kemudian menuliskan kelima gagasannya tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurutnya, Indonesia harus menjadi negara yang menghormati kepercayaan dan agama yang dianut oleh rakyatnya, tanpa adanya paksaan dalam urusan keagamaan.

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

Konsep ini menekankan pentingnya rasa nasionalisme sebagai dasar negara. Mohammad Yamin menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu sebagai bangsa yang kuat dan tidak terpecah oleh perbedaan suku atau agama.

3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Ia mengusulkan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan penindasan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Peri Kerakyatan – Prinsip ini menekankan bahwa pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, sistem pemerintahan harus demokratis dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mohammad Yamin juga menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Negara harus menciptakan keadilan sosial dan menghindari ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa gagasan mengenai lima dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh Mohammad Yamin secara lisan maupun tertulis terdapat perbedaan.

Menurut Imaduddin Fr dalam bukunya yang bertajuk Pengantar Pancasila Untuk Umum, perbedaan gagasan dasar negara Indonesia yang disampaikan Mohammad Yamin tersebut terletak dari segi perumusan kata-katanya maupun sistematikanya.

Kendati begitu, gagasan yang disampaikan oleh Mohammad Yamin menjadi salah satu referensi utama dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Pemikirannya memberikan fondasi bagi lahirnya Pancasila yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lainnya, seperti Soepomo dan Soekarno.

(NDA)