Kasasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Prosedur Pengajuannya

Ilustrasi hukum. Foto: Pixabay

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau terakhir ke Mahkamah Agung (MA).

Meski begitu, kasasi hanya dapat diajukan jika ada indikasi kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah beberapa kali mengalami perubahan.

Dasar Hukum Kasasi di Indonesia

Ilustrasi hukum. Foto: Pixabay

Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Berikut beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum kasasi di Indonesia:

Baca Juga: Dasa Darma Pramuka: Pengertian, Isi, dan Manfaatnya

Prosedur Pengajuan Kasasi

Ilustrasi mengajukan kasasi. Foto: Pixabay

Pengajuan kasasi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh berdasarkan informasi dari buku Hukum Acara Perdata Di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.

1. Mengajukan Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon (pihak yang merasa dirugikan) melalui pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diterima.

Putusan yang diajukan dalam kasasi adalah putusan tingkat banding atau terakhir yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004, yaitu:

2. Pembayaran Biaya Kasasi

Pemohon harus membayar biaya kasasi yang besarannya ditentukan oleh pengadilan setempat.

3. Penyerahan Memori Kasasi

Pemohon wajib menyerahkan memori kasasi, yaitu dokumen yang berisi alasan-alasan hukum mengapa putusan pengadilan sebelumnya dianggap keliru.

4. Jawaban dari Termohon Kasasi

Pihak lawan (termohon kasasi) dapat mengajukan kontra-memori kasasi sebagai tanggapan terhadap permohonan kasasi.

5. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

Pengadilan yang bersangkutan mengirimkan seluruh berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh majelis hakim kasasi.

6. Pemeriksaan oleh Hakim Mahkamah Agung

Mahkamah Agung akan meninjau kasus berdasarkan aspek hukum tanpa memeriksa ulang bukti atau saksi. Putusan yang dihasilkan bisa berupa:

7. Putusan Kasasi

Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan kasasi dalam jangka waktu yang bervariasi tergantung kompleksitas perkara.

(NDA)