Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Kebijakan Anies yang Mengundang Polemik
10 September 2020 13:48 WIB
Tulisan dari Berita Update tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Tidak terasa Jakarta sudah hampir tiga tahun dipimpin oleh Anies Baswedan. Sederet kebijakan dilahirkan olehnya demi mengubah potret ibu kota agar menjadi lebih baik. Tetapi, dari sekian banyak kebijakan yang dibuat tersebut, beberapa di antaranya justru menyedot perhatian publik hingga melahirkan polemik baru.
ADVERTISEMENT
Berbagai masalah bermunculan hingga akhirnya sosoknya menjadi sasaran cibiran publik. Dengan cepat kebijakan tersebut kembali diubah. Bahkan tidak menunggu waktu lama, hanya dalam hitungan hari kebijakan tersebut diganti.
Kebijakan Anies yang Mengundang Polemik
Penebangan Pohon di Monas
Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pernah mengeluarkan kebijakan penebangan ratusan pohon di sisi selatan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu upaya revitalisasi Monas . Namun, ternyata penebangan pohon tersebut tidak masuk dalam desain revitalisasi awal. Pemenang sayembara desain revitalisasi Monas, Deddy Wahjudi mengatakan desainnya menjaga kelestarian alam dengan menghindari penebangan.
Namun, pada kenyataannya justru ada ratusan pohon yang ditebang. Kebijakan tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Keberadaan batang pohon yang ditebang juga masih menimbulkan tanda tanya.
ADVERTISEMENT
Kain Waring
Kebijakan lainnya yang menjadi kontroversi adalah pemasangan kain waring di Kali Item, Jakarta Utara. Pengadaan kain tersebut menelan anggaran hingga Rp 580 juta. Pemasangan kain tersebut bertujuan agar bau tak sedap di kali tak tercium. Setelah dipasang, kain tersebut tidak banyak menyerap bau.
Becak
Setelah menjadi gubernur, Anies mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur agar becak dapat bebas beroperasi di jalanan ibu kota.
Kebijakan tersebut mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak revisi peraturan tersebut dan menilai cara berpikir Anies mundur ke belakang.
Formula E
Anies menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk acara Formula E dengan janji bahwa acara tersebut dapat memberikan keutungan yang jauh lebih besar lagi. Ia juga sempat mengklaim telah mendapatkan izin dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), namun hal itu dibantah oleh tim bersangkutan.(RN)
ADVERTISEMENT