Kebijakan Pembangunan Orde Baru yang Pernah Dijalankan

Ilustrasi kebijakan pembangunan Orde Baru. Foto: Pexels

Orde Baru atau umumnya disingkat Orba merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno.

Era Orde Baru berlangsung dari 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Hal ini berkat berbagai kebijakan pembangunan Orde Baru yang dijalankan melalui program strategis di berbagai bidang.

Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Soeharto, Presiden ke-2 Indonesia. Foto: John Gibson/AFP

Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Bangsa Indonesia melakukan pembangunan melalui bantuan pinjaman luar negeri yang harus dibayar secara bertahap.

Kucuran dana pinjaman itu muncul dari organisasi-organisasi internasional seperti IMF, World Bank, dan IGGI (berubah menjadi CGI pada 1992). Kebijakan ekonomi menyangkut ekonomi Indonesia mulai menampakkan kemajuan.

Hal itu didukung pula atas keberhasilan menciptakan stabilitas nasional dan regional melalui wadah ASEAN. Indonesia juga berusaha aktif dalam forum PBB untuk memperoleh citra positif dari dunia internasional.

Mengutip buku Seri IPS Sejarah SMP Kelas IX karya Drs. PrawoTo, M.Pd, upaya pembangunan nasional dijalankan Orde Baru melalui program pembangunan nasional yang dibagi ke dalam beberapa langkah strategis, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan Jangka Panjang (PJP)

Rencana untuk pembangunan jangka panjang dilakukan dengan periode waktu 25 sampai 30 tahun. PJP tahap I telah dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1994.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita diprogram setiap lima tahun sekali dan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang. Di bawah ini merupakan tujuan Repelita pada PJP tahap I.

Baca Juga: Dampak Positif Globalisasi di Bidang Politik dalam Suatu Negara

Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional tersebut berdampak pada naiknya produksi dan jasa di segala bidang, naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian besar rakyat Indonesia.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas, dan non-migas, serta semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain.

3. Pembangunan Tahunan

Pembangunan tahunan dilaksanakan tiap tahun sebagai rincian dari Repelita. Rencana jangka pendek ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai pemerintah Orde Baru mengalami kemerosotan yang memprihatinkan sejak pertengahan 1997. Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa kawasan Asia Tenggara.

(SA)