Mekanisme Penyusunan APBN Sesuai dengan Undang-undang

Ilustrasi mekanisme penyusunan APBN, sumber foto: unsplash.com/Mufid Majnun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah pusat yang berlaku untuk satu tahun anggaran. Ada mekanisme penyusunan APBN yang harus ditaati oleh pemerintah.

Mekanisme ini diciptakan untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi lebih proporsional dan tepat sasaran. Selain itu, dengan mekanisme yang tepat harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Penyusunan APBN

Ilustrasi mekanisme penyusunan APBN, sumber foto: unsplash.com/micheile henderson

Dikutip dari buku Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045 karya Achmad Rifky Ansori dkk., (2021) APBN berisi estimasi penerimaan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

APBN memiliki fungsi penting dalam perekonomian, seperti fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. APBN juga merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai sasaran makro ekonomi.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, APBN harus disusun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah mekanisme penyusunan APBN berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca juga: Penjelasan Pengaruh APBN terhadap Perekonomian Negara

Itulah penjelasan mengenai mekanisme penyusunan APBN yang sesuai dengan undang-undang. Semoga dapat membantu. (WWN)