Pengadilan Hak Asasi Manusia yang Diatur dalam Salah Satu Instrumen Pancasila

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sumber: unsplash.com

Pengadilan hak asasi manusia yang diatur dalam salah satu instrumen Pancasila yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Secara umum, undang-undang ini berisi tentang pernyataan bahwa kasus HAM berat harus dilakukan di peradilan umum dengan tujuan mewujudkan kepedulian keadilan negara terhadap warga negaranya sendiri.

Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sumber: unsplash.com

Sebagai peraturan resmi tentang pengadilan hak asasi manusia yang diatur dalam salah satu instrumen pancasila, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan jaminan yang didapat oleh masyarakat berupa batas-batas haknya dan juga harus menghargai orang lain.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Rahmanuddin Tomalili (2019) adalah sebagai berikut.

Kemudian menurut undang-undang, pengertian HAM merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak lahir yang dianggap sebagai anugerah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak tersebut berupa anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi sesama manusia serta dilindungi negara, hukum maupun pemerintah dari negara manapun.

Di Indonesia, beberapa ketentuan undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, yaitu:

(Anne)