Penolakan Jakarta Lockdown, Ini Alasannya!

Lockdown Jakarta? Fot: Doc : Kumparan

Pengamat ekonomi memprediksi nilai ekonomi akan menguap sebesar 100 triliun hingga 150 triliun jika pemerintah memberlakukan Jakarta lockdown selama 14 hari. Perhitungan itu mengasumsikan, tidak terjadi aktivitas sama sekali demi menekan risiko penyebaran virus corona.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan, jika dalam proses karantina itu masih terjadi proses transaksi ekonomi, maka potensi kerugian ekonomi dapat ditekan menjadi 50 triliun hingga 100 triliun dalam 14 hari.

Namun demikian, ia menjelaskan dampak negatif terhadap ekonomi itu hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan lockdown justru akan berimbas positif kepada ekonomi sebab menyelamatkan manusia sebagai faktor utama produksi.

Alasan Dibalik Penolakan Lockdown Jakarta

Selain itu, lockdown dapat mengurangi biaya rumah sakit yang dikeluarkan pemerintah untuk merawat pasien covid-19. Apalagi dengan lockdown, maka penyebaran penyakit dapat ditekan. Ia memprediksi jika pandemi ini berlangsung selama 4-5 bulan, maka pertumbuhan ekonomi hanya berada di posisi 3,2 persen-3,3 persen.

Tapi jika virus corona berlangsung lebih lama lebih dari 6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi terancam hanya tumbuh 1,3 persen. Berkaca dari perkembangan kasus positif, ia memperkirakan puncak penyebaran akan terjadi pada 6-12 Mei. Setelah itu penyebaran akan kembali melandai pada Mei-Juni.

Meski ekonomi tahun ini dipastikan kontraksi, ia mengaku tidak mempermasalahkan kondisi tersebut. Karena keadaan serupa juga dialami oleh mayoritas negara di dunia. Selain itu, kontraksi ini dipicu karena penyebaran virus corona bukan faktor fundamental. Oleh sebab itu, ia meramal pertumbuhan ekonomi akan balik arah tahun depan.

Jika pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3 persen pada 2020, maka ia memprediksi ekonomi tumbuh hingga level 6 persen-7 persen di 2021. Angka pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi yakni 8 persen, jika tahun ini ekonomi hanya tumbuh 1 persen.

Sebenarnya banyak yang menginginkan pemerintah melakukan lockdown, salah satunya Jakarta. Hal ini membuat pemerintah pusat sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

(Riska Ngilan)