Perjanjian Linggarjati dan Pro Kontranya

Perjanjian Linggarjati, Foto: Dok,eramadani

Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda untuk membahas tentang status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946. Namun, Belanda menghianati isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan Mc Ricklefs dalam bukunya A History of Modern Indonesia Since c. 1300 tahun 2008. Perundingan Linggarjati ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan adanya konflik antara Indonesia dan Belanda dengan ditandai sebuah peristiwa 10 November di Surabaya.

Kala itu, pemerintah Inggris sebagai penanggungjawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Veluwe, tapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.

Terjadinya Perdebatan dalam Perjanjian Linggarjati

Saat itu, naskah perjanjian Linggarjati memicu pro dan kontra. Banyak yang menggap bahwa keputusan yang dibuat justru melemahkan Indonesia, salah satunya karena Indonesia menjadi bagian federasi Kerajaan Belanda yang artinya akan dibatasi ruang geraknya.

Berdasarkan buku Mengenal Lebih Jauh dengan Perjanjian Linggarjati yang Mengubah Sejarah halaman 28, saat itu delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn dan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahir. Hasil perjanjiannya kala itu memang langsung menuai kontroversi.

Banyak partai politik seperti Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menentang hasil perjanjian tersebut. Sutan dikecam sebagai penjual negara. Pasalnya, 17 pasal persetujuan antara dan Belanda membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 runtuh seketika. Sebab, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat berbentuk federasi.

Apalagi diperparah dengan Belanda yang akhirnya membuat kesulitan baru, yaitu mencabut pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam pertemuan. Ditambah Belanda juga memaksakan kehendaknya dengan aksi kekerasan yang dilakukannya pada serangan umum Juli 1947 dalam aksi Polisioni, empat bulan setelah perjanjian ditandatangani.

(RDY)