Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Politik Etis dan Penyimpangan yang Pernah Terjadi di Dalamnya
1 Desember 2020 19:54 WIB
Tulisan dari Berita Update tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Politik Etis disebut juga Politik Balas Budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial bertanggung jawab secara moral bagi kesejahteraan bumiputera.
ADVERTISEMENT
Pemikiran yang muncul sebagai kritik terhadap politik tanam paksa ini dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus).
Kemunculan politik etis rupanya berhasil membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang.
Politik etis dan beberapa penyimpangan yang terjadi
Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta pada 17 September 1901 berpidato bahwa Belanda memiliki utang budi dan panggilan moral kepada bangsa bumiputera di Hindia Belanda.
Beliau menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang disebut Trias Van Deventer yang meliputi:
ADVERTISEMENT
Namun pada pelaksanaannya, Trias Van Deventer yang merupakan bagian dari politik etis ini mengalami berbagai penyimpangan karena adanya konflik kepentingan Belanda di Indonesia, di antaranya:
Irigasi
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, milik rakyat tidak mendapatkan irigasi.
Edukasi
Pendidikan hanya ditujukan bagi pegawai negeri dan bagi yang mampu, terdapat sekolah kelas II bagi anak pribumi dan anak rakyat biasa yang mutunya jauh tertinggal.
Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.
Bahkan untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.
ADVERTISEMENT
Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Semoga artikel kali ini bermanfaat. (Adelliarosa)