Politik Etis: Inilah Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Serba-Serbinya

Politik Etis, Foto: padamu.net

Politik Etis atau biasa dikenal dengan politik balas budi merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang memiliki niat awal untuk menebus dosa lama yang dilakukan oleh Belanda atas penjajahannya terhadap Indonesia.

Pemerintah Kolonial Belanda merasa harus membayar utang budi kepada masyarakat pribumi yang mendapat kerugian atas beberapa kebijakannya, salah satunya tanam paksa.

Politik Etis memiliki tiga hal yang diusung bersamaan dengannya atau biasa disebut Trias etika. Tiga hal yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial adalah adanya Irigasi, Pendidikan dan Transmigrasi.

Siapakah Pelopor Dibalik Politik Etis?

Van Deventer, Foto: wikipedia

Kebijakan ini tidak serta merta berdiri sendiri, ada beberapa pro-kontra yang menghiasi. Van Deventer adalah sosok ahli hukum Belanda yang berusaha memperjuangkan usulannya agar disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sebelumnya, ia menuliskan tulisannya dan mempublikasikannya di koran De Gids pada tahun 1899 dengan judul "Een eereschuld" yang bermakna hutang kehormatan.

Tulisannya ini memancing banyak perhatian dari berbagai kalangan. Van Deventer berusaha menyadarkan pemerintah kolonial Belanda atas perlakuannya yang telah banyak menguras hasil bumi di tanah jajahan namun menelantarkan kaum pemilik tanahnya sendiri, yakni para pribumi.

Hingga akhirnya, kebijakan Politik Balas Budi ini disahkan pada tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Apa Itu Trias Etika?

Penerapan Politik Etis diimplementasikan dalam tiga unsur, yang disebut sebagai Trias Etika. Terdiri dari Irigasi, Edukasi dan Transmigrasi.

Irigasi

Irigasi atau pengairan yang diusulkan oleh Belanda bertujuan untuk mengairi perkebunan dan pertanian milik pribumi. Irigasi menjadi kebutuhan vital bagi para petani.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani agar dapat mengelola sawah dan kebunnya secara pribadi. Namun sayang pada pelaksanaannya, hal ini dimanfaatkan oleh perkebunan swasta Belanda.

Edukasi

Pendidikan menjadi salah satu agenda trias etika yang diperjuangkan. Pemerintah Kolonial Belanda menyediakan akses pendidikan kepada para pribumi agar terwujudnya kesetaraan. Namun, pada aplikasinya pendidikan keterampilan hanya diberikan pada anak-anak pegawai negeri dan juga anak-anak orang kaya.

Transmigrasi

Tanah Jawa memang sudah dikenal padat sejak dulu, ide transmigrasi ini dicetuskan untuk mengatasi kepadatan penduduk. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada para pribumi, khususnya di tanah Jawa.

Namun lagi-lagi terjadi penyimpangan. Penduduk pribumi yang dipindahkan ke wilayah Sumatera, khususnya Deli malah dimanfaatkan Belanda dijadikan sebagai buruh murah.

Itu dia serba-serbi kebijakan politik etis dari pemerintah Belanda. Semoga bermanfaat!

(RDY)