Sederet Kritik Refly Harun Terhadap Pemerintahan Jokowi hingga Corona

Refly Harun, Foto: Dok. Twitter @ReflyHZ

Refly Harun memang sempat menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama Pelindo I sebelum akhirnya dicopot oleh Meteri BUMN, Erick Thohir. Banyak yang bertanya-tanya mengenai alasan pencopotan dirinya sebagai petinggi Pelindo I itu. Tidak jarang masyarakat yang berasumsi bahwa pemecatan Refly Harun karena kritik pedasnya terhadap Pemerintahan Jokowi.

Sejumlah kebijakan yang dinilainya kurang tepat selalu menjadi sasaran kritiknya. Kira-kira, kritik apa saja yang pernah dilontarkan oleh Refly Harun? Simak ulasan berikut ini ya!

4 Kritik Refly Harun Terhadap Pemerintah Jokowi

Berikut adalah sederet kritik Refly Harun terkait Pemerintah Jokowi yang berhasil dirangkum oleh tim Kumparan:

1. Kontoversi Said Didu vs Luhut

Refly Harun membahas perseteruan yang terjadi antara Said Didu vs Luhut di kanal Youtube pribadinya. Ia menyarankan pihak yang mengkritik untuk menggunakan bahasa yang sopan. Sementara itu, untuk pihak yang dikritik, Refly Harun mengingatkan bahwasannya hal tersebut adalah resiko jabatan. “Pejabat-pejabat publik, walau sekarang ada UU ITE dan KUHP, harus paham resiko yang diambil, dihadapi ketika mengatakan bersedia menjadi pejabat publik,” tutur Refly dikutip dari video yang diunggahnya.

2. Darurat Sipil yang Salah Kaprah

Sosoknya menilai pemerintah salah kaprah dalam rencana penerapan darurat sipil demi menekan penyebaran Corona. Menurutnya tujuan darurat sipil di UU Keadaan bahaya dengan darurat kesehatan di UU Kekarantinaan Kesehatan berbeda. Darurat sipil bertujuan mengembalikan tertib sosial di masyarakat ketika terjadi kekacauan dalam aspek HanKam. Sedangkan darurat kesehatan adalah mengembalikan kesehatan masyarakat seperti sebelum adanya wabah.

3. Kecam PSBB yang Tak Efektif

Refly Harun menilai bahwa PSBB yang dilakukan oleh pemerintah jauh dari kata efektif untuk menekan penyebaran virus Corona. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan lockdown. Mekanisme pengajuan PSBB sebagaimana yang diatur dalam Permenkes juga tak luput dari kritiknya karena birokrasinya yang menurut Refly Harun terlalu berbelit.

4. Komentari Kontroversi Stafsus Presiden

Berbagai kontroversi Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi pun tak luput dari komentar Refly Harun. Bahkan dirinya juga tak segan menyarankan beberapa stafsus seperti Andi Taufan hingga Belva untuk mundur dari jabatannya.

Bagaimana menurut kamu? Apakah sikap kritis Refly Harun kah yang membuat dirinya terpaksa meninggalkan jabatan? Tidak ada yang dapat memastikan, apakah sikap kritis atau alasan lain yang membuat dirinya dicopot. Apapun alasannya, pencopotan, penggantian dan reshuffle memang menjadi wewenang pemerintah, dimana dalam hal ini adalah wewenang Kementrian BUMN. (RDY)