Tugas, Wewenang, dan Dasar Hukum MPR di Indonesia

Flickr.com - Berikut adalah tugas, wewenang, dan dasar hukum MPR di Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam dasar hukum MPR. Saat ini, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.

Dasar hukum dalam lembaga negara ini bukan hanya mengatur tugas dan wewenang MPR, melainkan juga sebagai landasan konstitusional dari keberadaan lembaga ini di Indonesia.

Tugas, Wewenang, dan Dasar Hukum MPR

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, MPR berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dikenal dengan dasar hukum inilah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, wewenang dan tugasnya. Dasar hukum MPR termaktub dalam naskah asli UUD 1945 di dua pasal, yaitu pasal 2 dan 3. Pasal 2 ada 3 ayat, sedangkan pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, terdapat perubahan di kedua pasal undang-undang tersebut.

FLickr.com

Menurut buku Hukum Kelembagaan Negara, Isharyanto, 2016, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

Demikian tadi penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan dasar hukum MPR dalam dunia pemerintahan Indonesia. (DNR)