DPR dan Parlemen di Negara Ini Tak Dapat Tunjangan Apalagi Fasilitas Mewah

Anggota DPR atau Parlemen Swedia tak menerima fasilitas mewah. Foto: Istimewa.

Gaji tinggi dan fasilitas mewah menjadi hal yang lumrah didapat pejabat negara maupun anggota DPR/parlemen. Namun itu tidak berlaku bagi Swedia, di mana para anggota parlemen di sana tak mendapatkannya.

Melalui Instagram, akun @infopintar.id membagikan informasi tersebut. Disebutkan tak ada rumah ataupun mobil dinas mewah yang didapatkan para wakil rakyat di Swedia.

"Mereka tinggal di apartemen-apartemen sederhana," tulis @infopintar.id.

Dihimpun berbagai sumber, semua anggota parlemen di negara Skandinavia ini tak mendapat fasilitas mewah. Tak ada mobil, maupun rumah mewah, tak ada tunjangan tiket pesawat, tunjangan kesehatan, bahkan tunjangan untuk keluarga.

Alih-alih mendapat fasilitas mewah, mereka bahkan juga dilarang merekrut penasihat atau staff pribadi.

Seorang anggota parlemen Swedia bernama Per-Arne Hakansson menyebut bahwa dia bersama anggota parlemen lainnya tak ubahnya warga sipil pada umumnya. Menurutnya, para anggota parlemen tak pantas menerima hak istimewa dari rakyat.

"Mewakili rakyat sudah jadi hak istimewa tersendiri lantaran kami punya kesempatan ikut menentukan kebijakan negara," ujarnya.

Seluruh anggota parlemen, termasuk ketua, hanya diberi kartu langganan transportasi umum. Mereka juga diperingati terbatasnya penggunaan dana publik dan khusus digunakan untuk operasional kegiatan parlementer.

Hanya ada 3 mobil Volvo S80 yang disediakan Parlemen Swedia. Itu pun hanya untuk ketua dan tiga wakil ketua yang digunakan cuma untuk mengikuti acara-acara resmi.

Sementara gaji yang diterima, hanya 66.900 krona Swedia atau berkisar Rp 100,7 juta per bulan. Setelah dipotong pajak, tersisa sekitar 40 ribu krona Swedia atau Rp 60,2 juta. Penghasilan sebesar itu termasuk kecil di Swedia, bahkan hanya setengah dari gaji guru sekolah di sana.

Ilustrasi anggota DPR RI. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan.

Gaji itu cukup untuk membeli makanan sederhana untuk kegiatan sehari-hari. Tak sampai di situ, mereka juga tak punya hak mengajukan kenaikan gaji.

Tentu saja apa yang diberlakukan kepada anggota parlemen Swedia itu membuat netizen riuh. Banyak dari mereka yang menilai kebijakan-kebijakan tersebut sulit diberlakukan ke anggota DPR Indonesia.

"Kalau di Indonesia di terapin. Ngamuk kabeh Anggota DPR," tulis @seno_bodronoyo.

"Harusnya Indonesia bisa meniru ini juga. Bahwa tugas mereka sebagai wakil rakyat, jadi harus bisa sama seperti kebanyakan rakyat yang ada," celetuk @uli843.

"Di Indonesia hal ini gak berlaku. Beda akhlak kali," tambah @marc_545. (ace)