Cegah Klaster di Sekolah, PGRI Surabaya Surati Wali Kota Risma

Foto-foto: Amanah Nur Asiah/Basra

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya mengajukan surat permohonan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ketua PGRI Kota Surabaya, Sumarto mengatakan permohonan tersebut diajukan mengingat banyaknya guru serta tenaga pendidik (tendik) di Surabaya yang meninggal karena COVID-19.

Selain itu, pengajuan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya klaster baru di lingkungan sekolah.

"Kami mengajukan (permohonan WFH) karena melihat situasi lapangan hampir setiap hari kami mendengar kabar duka. Penyebab utama penyakit bawaan atau COVID-19 kami belum tau. Yang jelas kabar duka itu sudah banyak," kata Sumarto ketika dihubungi Basra, Sabtu (15/8).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan agar para guru bekerja dari rumah. Karena, Sumarto menilai para guru yang bekerja di kantor kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Satu sekolah ini kan gurunya bisa lebih dari 50 orang. Kalau kebijakan dinas harus selalu masuk dan teman-teman kurang disiplin ya gini akibatnya. Paling tidak yang masuk itu bergantian," ucapnya.

Bahkan pihaknya juga meminta, agar semua guru baik negeri maupun swasta melakukan rapid tes guna mencegah terjadi penularan COVID-19 antar guru.

"Kami mohon kepada Bu Wali, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan WFH kepada guru-guru paling tidak 2 minggu. Toh liburan semester kemarin guru di Surabaya juga tidak libur. Kalau nggak semua guru swasta atau negeri di rapid agar kelihatan juga hasilnya, dan bisa mencegah terjadinya kluster baru. Karena saya sedih melihat berita duka setiap hari di grup," jelasnya.

Sumarto pun berharap, permohonan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait.

"Kami juga berharap Surabaya segera ke zona hijau sehingga dapat kembali beraktifitas seperi semula. Kami juga mengimbau teman-teman, kalau masuk ya harus lebih hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.

Ketika Basra mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, hingga berita ini ditayangkan Basra belum mendapat jawaban.