Supaya Tak Keliru, Ini Syarat Berobat Pakai KTP untuk Warga Surabaya

Pelayanan kesehatan di RSUD Soewandhi Surabaya. Rumah sakit ini merupakan satu dari 42 rumah sakit yang dapat melayani masyarakat Surabaya hanya dengan KTP saja. Foto: Masruroh/Basra

Per 1 April 2021, warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan Kota Surabaya memasuki era Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), yakni program yang menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan yang dibutuhkan yang tidak menimbulkan kesulitan finansial bagi penggunanya.

Berdasarkan data yang diterima Basra, Sabtu (3/4), total 113 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Surabaya yakni 63 Puskesmas, 42 Rumah Sakit, dan juga 8 Klinik Utama yang dapat melayani masyarakat Surabaya hanya dengan KTP saja. Adapun ke 42 rumah sakit tersebut, yakni:

1. RSUD Dr Soetomo

2. RSAL Dr Ramelan

3. RSJ Menur

4. RSUD Dr Soewandhi

5. RSU Haji Surabaya

6. RS Islam Jemursari

7. RS Universitas Airlangga

8. RS Bhayangkara Samsoeri

9. RS Mata Undaan

10. RS Mata Masyarakat Surabaya

11. PHC

12. RSUD Bhakti Dharma Husada

13. RS William Booth Surabaya

14. RS Al Irsyad

15. RS Islam A Yani

16. RS Royal

17. RS Bhakti Rahayu

18. RS Paru

19. RSAD Brawijaya Surabaya

20. RSIA Pura Raharja

21. RS Darus Syifa

22. RS Siloam Hospital

23. RS Adi Husada Kapasari

24. RSIA Putri Surabaya

25. RSIA Nur Ummi Numbi

26. RS Bedah

27. RSIA Graha Medika

28. RSIA Lombok 22 Lontar

29. RS Gotong Royong

30. RS PKU Muhammadiyah

31. RS Mitra Keluarga Kenjeran

32. RS Bunda

33. RS Wijaya

34. Rumkital Dr Oepomo

35. Rumkitalmar Ewa Pangalila

36. RS Mudji Rahayu

37. Rumkitaban Surabaya

38. RS Wiyung Sejahtera

39. RS Husada Utama

40. RS Surabaya Medical Center

41. RS Soemitro

42. RSIA Perdana Medika

Adapun delapan klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yakni:

1. Klinik Utama Dasa Medika

2. Klinik Mata Java Katarak

3. Klinik Mata Dr. Syamsu

4. Klinik Mata Tritiya

5. Klinik Utama Hemodialisa 3D,

6. Surabaya Eye Klinik

7. Klinik Utama 3D

8. Klinik Rawat Inap Usada Buana.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachamanita mengatakan apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum memiliki kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dapat datang ke kelurahan untuk dimasukkan datanya ke aplikasi di aplikasi Cek Kependudukan Disdukcapil Surabaya dan Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan oleh petugas dengan menunjukkan KTP Surabaya.

Dia menjelaskan, apabila warga tersebut dalam kondisi sakit dan belum memiliki JKN, maka tidak perlu datang ke kelurahan, melainkan pasien dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk berobat.

Dari situ, lanjut dia, petugas puskesmas akan menginput data pasien melalui aplikasi Cek Kependudukan Disdukcapil Surabaya dan Edabu Jamkesda BPJS Kesehatan cukup dengan membawa KTP Surabaya.

Namun untuk rujukan, dia mengatakan tetap harus mengikuti mekanisme rujukan berjenjang. Artinya, apabila pasien dapat tertangani di puskesmas saja maka tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun bila dalam kondisi gawat darurat, maka pasien bisa mendapatkan pengobatan melalui IGD RS.

"Saya tekankan, jadi tidak bisa langsung serta merta datang ke rumah sakit ya. Faskes pertama adalah puskesmas/klinik. Nanti jika memang membutuhkan rujukan, pihak puskesmas pasti memberi rujukan kepada rumah sakit yang dianjurkan. Tetapi jika cukup terselesaikan di puskesmas, tidak perlu datang ke rumah sakit. Semua layanan tetap sesuai peraturan BPJS Kesehatan," jelas perempuan yang kerap disapa Feny ini.

Feny mengatakan apabila warga ingin menonaktifkan layanan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau istilah lamanya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena ingin upgrade baik ke BPJS kelas satu maupun dua dapat langsung melaporkan kepada puskesmas atau kelurahan.

"Karena yang diterima (dicover Pemkot) ini adalah BPJS kelas tiga. Biasanya warga ingin upgrade ke kelas yang lebih tinggi. Atau nonaktif ini juga diperuntukkan bagi warga yang meninggal dunia wajib melaporkan," katanya.

Terdapat 21 pelayanan kesehatan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan ini, di antaranya pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, hingga gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat/alkohol.