Bawaslu Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2024

Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Cabup dan Cawabup Bojonegoro pada Pilkada serentak 2024 yang digelar Bawaslu Bojonegoro. Minggu (18/08/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)

Bojonegoro - Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro pada Pilkada serentak 2024. Minggu (18/08/2024).

Kegiatan yang di gelar di ballroom salah satu hotel di Bojonegoro tersebut juga dirangkai dengan peluncuran (launching) Indeks Kerawanan Pemilihan tahun 2024.

Kegiatan tersebut sebagai upaya mengoptimaliasi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, dengan melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024.

“Jadi peluncuran IKP hari ini sebenarnya hasil dari pemetaan kami bersama stakeholder, yang beberapa hari lalu sudah kita konsultasikan dan tidak lepas dari yang terjadi dalam Pemilu kemarin. Apa saja pelanggaran yang terjadi pada Pemilu kemarin, itu kita masukkan pada indeks kerawanan Pilkada pada saat ini,” tutur Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo.

Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Cabup dan Cawabup Bojonegoro pada Pilkada serentak 2024 yang digelar Bawaslu Bojonegoro. Minggu (18/08/2024) (Aset: Imam Nurcahyo/BeritaBojonegoro)

Menurutnya, isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di antaranya: 1). Isu Rekapitulasi Perolehan Suara tidak sesuai ketentuan; 2). Isu Transparansi Rekapitulasi Perolehan Suara; 3). Isu Netralitas Penyelenggara Negara; 4). Isu Hak untuk Memilih; 5). Isu Indikasi penilaian yang tidak sesuai oleh Penyelenggara Pemilihan Umum pada pembentukan badan ad hoc; 6). Isu Aduan tertulis kepada DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; 7). Isu Bencana Alam; 8). Isu Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum;

“Yang paling besar (dalam Pemilu kemarin) itu dimensi Penyelenggara Pemilu, di mana ada banyak pergeseran suara.” tutur Handoko Sosro Hadi Wijoyo.

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Handoko menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses dan tahapan dalam Pilkada 2024.

“Kami di Bawaslu otomatis akan mengawal ketat proses itu, baik untuk penyusunan DPT maupun rekapitulasi ke depan, agar suara itu tidak bergeser.” kata Handoko Sosro Hadi Wijoyo.

Saat ditanya apakah sejauh ini sudah ada laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Handoko menyampaikan bahwa sudah ada tiga laporan.

“Sementara ini untuk laporan sudah ada tiga dan sudah ditindaklanjuti,” kata Handoko Sosro Hadi Wijoyo. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Story ini telah di-publish di: https://beritabojonegoro.com