Konten Media Partner

Cabup-Cawabup Wahono-Nurul akan Bentuk Satgas Pembangunan Bojonegoro

Berita Bojonegoroverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah, dalam sebuah acara di Bojonegoro. (Aset: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah, dalam sebuah acara di Bojonegoro. (Aset: Istimewa)

Bojonegoro - Pembangunan di Bojonegoro harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, partisipatif, dan inovatif.

Sebagai daerah berkemajuan dan memiliki potensi yang besar, Bojonegoro tak bisa dibangun dengan konsep otoriter dan anti-komunikatif. Sebaliknya, pembangunan Bojonegoro harus dilakukan dengan cara partisipatif berbasis collaborative government (pemerintahan yang bersinergi).

Atas dasar itu, pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) pada sektor-sektor utama pembangunan Bojonegoro, antara lain Satgas Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Konektivitas Wilayah, Satgas Pertanian, hingga Satgas Prestasi dan Olahraga.

Dalam salah satu program unggulannya, Paslon Setyo Wahono-Nurul Azizah telah mencanangkan pembentukan satuan tugas (Satgas) Pembangunan berbasis collaborative government.

Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro nomor urut 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah, dalam sebuah acara di Bojonegoro. (Aset: Istimewa)

Politisi Partai Golkar Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan potensi sangat besar. Ini bisa dilihat dari kondisi wilayah serta jumlah APBD-nya yang mencapai Rp 8 triliun lebih. Karena itu, pembangunan Bojonegoro tak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa kolaborasi.

"Harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah," kata Supriyanto.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro itu menjelaskan, dengan adanya ruang partisipasi publik, secara logika pemerintah lebih mudah mendeteksi banyak hal. Sehingga, intervensi positif dari pemerintah bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Karena itu, dalam jangka lima tahun mendatang, pembangunan Bojonegoro harus ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. Di antaranya melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik.

"Termasuk Collaborative Government yang merupakan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," ujar Supriyanto.

Secara sederhana, dia melanjutkan, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, efektif, inovatif dan inklusif, harus membangun pemerintahan kabupaten yang terbuka dan kolaboratif. Termasuk membentuk Satgas pada sektor utama pembangunan.

"Pemerintah daerah sudah seyogyanya mampu menggerakkan seluruh modal sosial yang ada di daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang adil, makmur, dan bahagia atau wellbeing," kata Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Setyo Wahono-Nurul Azizah ini.

Sementara itu, Cabup Bojonegoro Setyo Wahono dalam salah satu program unggulannya telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) pada sektor-sektor utama pembangunan Bojonegoro. Di antaranya adalah Satgas Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Konektivitas Wilayah, Satgas Pertanian, hingga Satgas Prestasi dan Olahraga.

"Satgas ini penghubung utama antara publik dan pejabat. Sehingga, keduanya punya titik temu," kata Wahono.

Cabup Wahono menjelaskan, masing-masing Satgas nantinya terdiri atas unsur multistakeholders yang meliputi multi-sektor atau multidisiplin keahlian atau keilmuan, multi-level (desa, kabupaten, nasional dan internasional), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga entrepreneur.

Sehingga tugas pembangunan masing-masing sektor nantinya tak lagi menjadi kewenangan khusus pejabat dinas terkait. Namun harus dibantu Satgas sebagai penghubung antara masyarakat dan pejabat. Agar pembangunan mampu dilakukan melalui berbagai sudut pandang dan prioritas kebutuhan.

"Keberadaan Satgas ini akan membantu mempercepat pembangunan Bojonegoro," kata cabup asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Story ini telah di-publish di: https://beritabojonegoro.com