Anang Hermansyah: Jangan Jadikan Guru Komoditas Politik

Konten Media Partner
26 November 2018 10:33 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anang Hermansyah: Jangan Jadikan Guru Komoditas Politik
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Jakarta (beritajatim.com)--Peringatan Hari Guru harus dijadikan momentum untuk memperbaiki nasib guru. Pemerintah harus mengangkat harkat dan martabat guru Indonesia.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, mengatakan peringatan hari guru harus dijadikan momentum untuk memperbaiki nasib guru.
"Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek, yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas," kata Anang di Jakarta, Minggu (25/11/2018) sebagaimana pers rilisnya yang diterima beritajatim.com.
Anang menjelaskan, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi masalah krusial, khususnya bagi guru berstatus swasta dan honorer.
"Persoalan guru honorer akan menjadi gunung es untuk waktu jangka panjang. Negara harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini," ingat Anang.
Saat ini, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer se-Indonesia sebanyak 1,5 juta orang, yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu. Guru honorer tersebut berstatus K2 alias harus mengikuti test CPNS agar menjadi pegawai negeri.
ADVERTISEMENT
"Guru honorer itu harus dicarikan rumusan agar nasib mereka terjamim. Pemerintah memiliki tanggungjawab atas nasib mereka," kata Anang.
Masalah berikutnya, musisi asal Jember ini menyebutkan, peningkatan kapasitas guru juga harus merata, baik di kota dan desa. Peningkatan kapasitas guru ini sebagai wujud tuntutan zaman yang menuntut guru yang kreatif dan inovatif.
"Pemerintah harus memastikan kapasitas guru meningkat. Peningkatan SDM guru akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Ujungnya SDM Indonesia akan meningkat," papar Anang.
Anang mengingatkan agar guru tidak dijadikan komoditas politik elite politik. Janji-janji politik terhadap guru kerap muncul setiap momentum politik seperti pemilu.
"Jangan seret profesi guru dalam urusan politik praktis berjangka pendek. Muliakan para guru dengan menghadirkan kebijakan yang pro kepada mereka. Bukan dijadikan obyek politik," tandas Anang. [air]
ADVERTISEMENT