Front Rakyat Demo Lawan Oligarki Tolak RUU Kontroversial

Malang (beritajatim.com) – Demomstran dari Front Rakyat Melawan Oligarki kembali turun ke jalan menolak sejumlah rancangan undang-undang kontroversial di depan Gedung DPRD Kota Malang, pada Senin (30/9/2019). Massa juga menentang sikap represif aparat keamanan dalam mencegah demonstrasi mahasiswa dan pelajar.

Demonstran menilai, belum ada sinyal serius DPR mencabut sekaligus membahas ulang beberapa RUU kontroversial. Di antaranya RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Keamanan, dan Ketahanan Siber (RUU Kamtansiber atau RUU KKS). Pembahasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil seluas-luasnya.

Selain itu, demonstran juga menyoroti Presiden RI Joko Widodo hingga kini belum mengeluarkan Perppu pencabutan undang-undang yang dianggap menindas rakyat. Seperti UU KPK, UU Sumber Daya Air, UU Pembentukan Peraturan Perundang-perundang, dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berlanjutan yang disahkan DPR dalam beberapa hari terakhir.

“Kami berpendapat bahwa percepatan pengesahan RUU dan pengesahan UU yang menindas rakyat, pelemahan KPK serta tidak seriusnya pemerintah dalam melindungi hak-hak kaum perempuan, masyarakat adat, disebabkan pejabat dan wakil rakyat dihasilkan dari proses politik elektoral transaksional, partai politik dan struktur oligarkis,” kata Korlap Al Ghozali.

Demonstran menuntut DPR RI segera cabut sejumlah RUU Kontroversial, mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual setelah pasal-pasal tidak pro rakyat dalam RKUHP dicabut.

Sementara kepada Presiden Joko Widodo diminta segera keluarkan Perppu pencabutan UU KPK, UU Sumber Daya Air, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undang dan UU Sistem Budidaya Pertanian. Segera menghentikan segala bentuk upaya pembungkaman terhadap mahasiswa dan pelajar yang melawan. Segera usut dan adili aparat kepolisiam yang bertindak brutal dan tidak manusiawi terhadap demonstran disejumlah daerah.

“Kami juga menyerukan kepada seluruh gerakan rakyat untuk meneruskan perjuangan menyelamatkan reformasi dengan mengakurasi perlawanan pada oligarki,” tandasnya. [luc/but]