Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
Politisi Gerindra: Pembangunan Infrastruktur Harus Ada Skala Prioritas
19 Juli 2018 10:58 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:07 WIB
ADVERTISEMENT
Surabaya (beritajatim.com) - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun anggaran 2018 ini, yang kian merosot dibanding negara Asia Tenggara lainnya.
ADVERTISEMENT
Bahkan saat ini, menurutnya Indonesia berada di posisi delapan di bawah Timor Leste. Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pembangunan infrastruktur yang selama ini digencarkan harus memiliki skala prioritas agar bisa memberikan satu perubahan ekonomi yang luar biasa. Selama ini, ia melihat banyak sekali pembangunan infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik.
Sebagai contoh, pemerintah membangun Bandara Kertajati dengan biaya kurang lebih Rp 3,5 triliun. Tetapi sampai hari ini, bandara yang sudah diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 24 Mei sampai hari ini, yang menggunakan baru satu pesawat.
"Jadi, akhirnya bandara itu jadi tidak digunakan. Begitu banyak infrastruktur-infrastruktur yang dibangun lainnya ini, menurut kami tidak skala prioritas bagi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Permasalahan Dana Desa juga tak luput dari kritik politisi dapil Jatim I ini. Dari total Rp 187 triliun yang sudah digelontorkan selama ini, menurutnya seharusnya Indonesia sudah bisa melakukan swasembada pangan, bukan malah impor.
ADVERTISEMENT
"Dana Desa setiap tahun adalah Rp 60 triliun. Tapi hingga saat ini kami masih belum bisa swasembada pangan dan semakin besar impor kita. Gula kita impor, minyak kita impor lebih dari 1 juta ton. Bawang, susu, daging dan sebagainya. Jadi, saya mohon bisa dilakukan evaluasi kembali dari pemerintah," tegas Bambang.
Untuk itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI itu kembali menekankan pentingnya skala prioritas bagi pembangunan infrastruktur dan mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. [tok/suf]