Wali Kota Risma Minta Pemprov Jatim Adil Terkait Biaya Pendidikan SMA/SMK

Surabaya (beritajatim.com) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk adil terkait biaya pendidikan SMA/SMK.

Hal ini disampaikan Wali Kota Risma berkaitan dengan banyak laporan dari warga yang mengeluhkan tentang tingginya biaya pendidikan SMA/SMK. Menurut mereka, hal itu bisa mengancam tingginya tingkat putus sekolah.

"Kenapa dulu saya membuat kebijakan sekolah itu gratis terutama sekolah negeri karena disitulah letak keadilannya," kata Wali Kota Risma di Rumah Kediaman Dinas, rabu, (20/6/2018).

Menurut Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini, berdasarkan UUD pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara.

"Kemudian Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diartikan bahwa pemerintah harus bersikap adil,” tegas Wali Kota Risma.

Sayangnya, di lapangan, wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya ini melihat masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi.

“Kenapa? Kalau begini pemerintah berpihak ke siapa, kalau hanya orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini,” cetus Wali Kota Risma.

Melihat hal ini, Wali Kota Risma terus berupaya agar biaya pendidikan SMA/SMK dapat digratiskan, salah satunya dengan menyampaikan permasalahan ini kepada teman teman media serta mengumpulkan uang dari masjid.

“Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat, uang muka ada yang minta Rp 10-15 juta, uang dari mana anak-anak itu,” tegasnya lebih lanjut.

Selain itu, Wali Kota Risma berencana membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah,” jelas Wali Kota yang baru saja mendapatkan gelar Mak'e Arek Suroboyo ini.

Wali Kota Risma berharap di tahun ajaran baru nanti, Pemprov perlu mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK, mengingat tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansial.

“Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka,” pungkas Wali Kota sarat akan prestasi itu.[ifw/ted]