Polemik Gaji Jangan Cederai Pengabdian BPIP

With guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism – Malala Yousafzai

*

Menanggapi polemik yang meragukan keberadaan BPIP, Moeldoko memberi pernyataan tegas bahwa BPIP memiliki fungsi yang strategis dalam menangkal bibit-bibit radikalisme yang menjadi sumber bagi terorisme. BPIP memiliki peranan penting, dan itu sebabnya harus dipertahankan, sebab ia memiliki peranan penting dalam pengarusutamaan Pancasila melalui sosialiasi di masyarakat.

Pernyataan Moeldoko benar adanya. Fakta-fakta sudah di depan mata: tindakan teror melalui peledakan bom terjadi di beberapa titik dan menewaskan korban-korban yang tidak berdosa. Kejadian itu cukup membuat kita semua untuk menyadari sesadar-sadarnya bahwa persoalan terorisme adalah persoalan serius.

Sumber dari terorisme – tidak bisa kita pungkiri salah satunya – berasal paham radikalisme. Semakin paham radikalisme menyebar, maka semakin memungkinkan suburnya tindakan terorisme. Hal ini perlu ditangkal. BPIP memiliki peran strategis dalam hal tersebut.

Dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari paham radikalisme, maka langkah BPIP dengan mengarusutamakan pancasila melalui soalisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan sosialisasi, Pancasila semakin dapat dipahami oleh masyarakat. Bukan saja dikenal sebatas bungkusnya saja. Melainkan dipahami secara betul-betul, diserap dan dihayati semangat dan nilai-nilai filosofis di dalamnya.

Pancasila dapat mencegah paham radikalisme. Nilai-nilai dan semangat yang dikandung di dalam pancasila tidak membenarkan kekerasan. Semangat kemanusiaan begitu kuat dalam kandungan pancasila. Semangat ini bila disosialisasikan dengan baik dan intens melalui BPIP tentu saja dapat menjadi ‘benteng’ dari indoktrinasi paham radikal. Ada banyak lagi nilai yang penting di dalam pancasila.

Di sinilah peran BPIP. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 3 ayat a perpres nomor 7 tahun 2018: BPIP berfungsi (untuk) perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila.

*

Moeldoko juga menegaskan mengapa BPIP penting dipertahankan sebab di dunia pendidikan kini banyak sekali paham radikal. Radikalisme telah menyebar bahkan di perguruan tinggi. Paham tersebut bahkan menyebar di kalangan petinggi-tinggi kampus dan disebarkan oleh mereka.

Ini tentu saja sangat membahayakan. Perguruan tinggi mencetak lulusan-lulusan yang sangat diharapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan bangsa ini. Bila mereka telah disusupi oleh paham radikalisme, maka bangsa ini berada di ujung tanduk. Selagi ada kesempatan untuk melakukan upaya penyelamatan dengan menangkal menyebarnya paham radikal, maka sangat perlu adanya sosialisasi pancasila yang masif di kalangan akademisi.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa untuk melawan terorisme tidak hanya sekedar dengan menggunakan ‘hard power’ (dilumpuhkan secara fisik) melainkan harus pula dibarengi dengan soft power. Pernyataan ini memiliki pesan yang tegas bahwa perang terhadap terorisme harus dilakukan dengan melalui penangkalan atas bibit radikalisme yang menjadi bahan bakar bagi terorisme.

Pendekatan ‘soft power’ adalah pendekatan pencegahan dan hal ini sejalan dengan keberadaan BPIP. Dalam rangka menyemarakkan dan menyosialisasikan pancasila kepada publik, targetnya adalah membentengi pikiran-pikiran bangsa ini agar tidak mudah terindoktrinasi oleh paham-paham radikal.

Langkah BPIP adalah wujud nyata dari semangat yang diungkapkan oleh Malala Yousafzai. Dengan senjata kamu bisa membunuh para teroris. Dengan pendidikan kamu bisa membunuh terorisme. Sebab yang diinginkan pemerintah bukan sekedar membunuh teroris tapi juga mencegah penyebaran terorisme, maka langkah BPIP patut didukung. BPIP bisa mengimbang dan menangkal penyebaran terorisme di lembaga-lembaga pendidikan.

*

Moeldoko sangat menyayangkan atas orang-orang yang berupaya melemahkan BPIP dengan berbagai cara dan salah satunya dengan mengeksploitasi polemik gaji BPIP. Pertama, harus disadari bahwa orang-orang yang duduk di BPIP adalah para tokoh yang memiliki kesadaran pada pengabdian. Ditambah lagi dengan fakta bahwa orang-orang yang menduduki posisi jabatan di BPIP adalah orang-orang yang secara finansial berkecukupan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan: para tokoh yang berada di BPIP sudah selesai dengan urusan gaji. Dengan kata lain, keberadaan mereka tak perlu dipersinggungkan dengan urusan gaji. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian atas pancasila. Maka sangat disayangkan polemik ini terus dimainkan dan merendahkan para tokoh yang benar-benar memiliki kepedulian.

Lagipula soal gaji yang setinggi itu sudah diklarifikasi oleh Menteri Keuangan. Pertama, soal gaji pokok mereka adalah lima (5) juta. Ini artinya, gaji mereka sama dengan jabatan lain. Kedua, ada tunjangan jabatan sebanyak 13 juta (lebih kecil dibandingkan lembaga lain yang sejenis). Ketiga, ada asuransi jiwa sebesar 5 juta. Keempat, asuransi kesehatan (5 juta), dan sisanya penunjang operasional. Jadi tidak ada pengistimewaan jika dirinci dengan cara sedetail itu.

Mari sadari dan hentikan pelemahan terus-menerus atas BPIP. Harus pula disadari bahwa pelemahan atas BPIP berarti memberi ruang atau membiarkan negara diacak-acak oleh paham radikalisme. Ingat semakin bangsa ini dijauhkan dari pemahaman atas semangat pancasila, maka semakin mudah bangsa ini melupakan rasa persaudaraan sebagai satu bangsa. Semakin jauh orang-orang dari semangat yang dibangun oleh bangsa ini.

Pelemahan atas BPIP berarti pula pelemahan atas upaya negara dalam menyosialisasikan pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sangat disayangkankan. Tentu saja tidak semua orang memiliki pikiran seburuk itu untuk melemahkan BPIP. Kita perbanyak informasi positif tentang BPIP agar mereka menyadari betapa pentingnya lembaga ini.

Moeldoko menegaskan agar para pejuang BPIP terus memperjuangkan pancasila agar tersosialisasi dengan baik. Semakin banyak semangat positif yang sampai di masyarakat dan dipahami dengan baik, maka masa depan Indonesia semakin baik. Sebarkan hal-hal positif agar bangsa ini terus maju.