Liberalisme dalam Ekonomi Politik Global

Ilustrasi Liberalisme dalam Ekonomi Politik Global. Foto: dok. Adam Nir. (Unsplash.com)

Ekonomi merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia, apalagi dalam lingkup internasional atau global, begitupun dengan politik. Dalam ekonomi kita mempelajari terkait produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Sedangkan dalam politik dijelaskan tentang himpunan, lembaga, dan aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi tersebut. Agar mempermudah pembelajaran ekonomi dan hubungannya dengan politik dalam lingkup internasional, terdapat studi Ekonomi Politik Global yang menjelaskan tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam mengalokasikan sumber daya dengan segala sesuatu yang melintasi batas negara. Pengaturan atas alokasi sumber daya ini diterapkan melalui berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan politik dari suatu aktor. Melalui kebijakan ekonomi luar negeri tadi, mengatur bagaimana masyarakat akan menggunakan sumber daya.

Terdapat 3 paradigma utama dalam Ekonomi Politik Global. Ketiga paradigma tersebut yakni :

Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas Perspektif Liberalisme dalam studi Ekonomi Politik Global.

Definisi Liberalisme

Pengertian dari liberalisme berbeda dalam berbagai konteks, contohnya di Amerika Serikat pada saat ini menggambarkan liberal sebagai individu yang turut serta berperan aktif pada negara dan masyarakat untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial.

Kaum liberal pada konteks ekonomi berarti mereka yang mempercayai bahwa peran negara harus dibatasi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan dalam sistem ekonomi.

Dalam studi Ekonomi Politik Global, liberalisme membahas kebebasan dari individu serta pasar bebas dengan minimnya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pasar.

Sisi Historis Perspektif Liberalisme

Pada abad ke-18 dan ke-19 sejalan dengan revolusi Revolusi Industri, perspektif liberal dalam studi Ekonomi Politik Global mulai muncul. Hal ini berkaitan dengan tokoh-tokoh yang mengkritisi paradigma lain dalam studi Ekonomi Politik Global ini, yakni perspektif merkantilisme. Perspektif ini dikritisi oleh Adam Smith dan David Ricardo. Kritik ini muncul dikarenakan melihat dari pengendalian ekonomi dosmetik dan internasional yang berlebihan, serta melihat kesempatan meningkatkan kekayaan nasional melalui pasar internasional.

Adam Smith ([1776]1983) berpendapat kepada negara agar mereka dapat melaksanakan pembebasan perdagangan serta menciptakan yang namanya pasar nasional dan internasional lebih besar untuk metode menghasilkan kekayaan bagi semua orang.

David Ricardo ([1817]1992) mengenalkan teori revolusioner terkait keunggulan komparatif. Dalam teori tersebut ditunjukkan bahwa seluruh negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan yang bersifat bebas bahkan ketika mereka tidak berkompetisi dengan negara lain.

Perkembangan Perspektif Liberalisme

Ilustrasi Liberalisme dalam Ekonomi Politik Global. Foto: dok. Mathieu Stern (Unsplash.com)

Dari dua tokoh tadi (Adam Smith dan David Ricardo), muncul konsepsi Richardian-Smithian. Konsepsi ini berdasar pada gagasan tentang kedaulatan pasar dalam proses ekonomi, dan asumsi terhadap selarasnya kepentingan alamiah diantara manusia di berbagai bangsa.

Ekonomi Liberal meyakini 3 hal, yakni :

Dalam perspektif liberal, aktor yang utama merupakan individu, bisa dikatakan aktor-non negara. Hal ini dikaitkan pula dengan keterlibatan perusahaan dan wirausahawan.

Lain halnya dengan perspektif merkantilisme, dimana aktor utama mereka merupakan negara. Negara bukannya tidak memiliki peran sama sekali dalam perspektif liberal, hanya saja peran negara itu terbatas seperti pengawasan, regulasi, dan kebijakan.

Titik awal dari perspektif liberal adalah individu. Individu selalu berusaha untuk memaksimalkan perolehan yang berfokus menggunakan tindakan rasional (rational choice) pada perhitungan untung rugi dalam seluruh kemungkinan, dan pastinya akan memilih pilihan yang memuaskan. Hubungan ekonomi akan memiliki sifat harmonis dan menguntungkan apabila campur tangan pemerintah pada perdagangan internasional dibebaskan.

Peran pemerintah seperti yang telah dipaparkan tadi, berada pada pengawasan, regulasi dan kebijakan. Peran pemerintah melalui perspektif liberal merupakan penyediaan fondasi mekanisme pasar. Hal ini berbentuk ; perlindungan hak, kepastian hukum, mencegah monopoli, penyelenggaraan pendidikan dan infrastruktur, dan penentuan kebijakan fiskal dan moneter berguna untuk penentuan tarif atau biaya. Pemerintah dalam aturan main 'rezim internasional' juga membantu dalam mencegah ketidakadilan bagi para aktor dan kelompok domestik yang rentan, selain itu pemerintah juga harus mengatur pertukaran nilai mata uang yang terjadi.

Hal yang menarik dari perspektif liberal adalah teori ini meyakini bahwa ekonomi internasional bersifat Positive Sum Game. Hal ini berarti setiap aktor mendapat keuntungan terlepas dari besar kecilnya keuntungan tersebut. Selain itu dalam perspektif liberal juga mengenal keuntungan komparatif, dimana satu negara menikmati keuntungan keunggulan produksi dari kerjasama kedua negara dan begitupun sebaliknya, hal tersebut otomatis akan menguntungkan kedua belah pihak.

Sikap terbuka dan kooperatif merupakan sikap-sikap yang harus dijunjung dalam perspektif liberal, pengejaran kepentingan yang bebas dan kompetitif menghasilkan keuntungan yang maksimum bagi sebagian besar pelaku sistem tersebut.

Melihat perspektif ekonomi liberal yang semakin berkembang dan menjunjung tinggi kooperasi atau kerjasama antar negara memunculkan fenomena interdependensi yang besar. Interdependensi sendiri berarti ketergantungan yang tercipta antar pihak, karena bentuk saling melengkapi satu sama lain. Interdependensi dalam perspektif liberal digambarkan sebagai bentuk 'sarang laba-laba', dimana jika salah satu jaring dirusak, maka akan berdampak kepada seluruh sistem jaring tersebut, menandakan hubungan yang rapuh.

Kelemahan dan Kritik Perspektif Liberal

Dalam setiap perspektif, pasti terdapat kelemahan dan kritik yang dilontarkan. Untuk perspektif liberal, banyak yang mengkritik kalau perspektif ini menciptakan kesenjangan atau gap yang besar antara 'si kaya' dan 'si miskin'. Negara kurang berkembang yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk yang tidak setara pada nilai produk yang beredar di pasar akhirnya akan memiliki kecenderungan untuk semakin bergantung, negara kurang berkembang melalui hal ini akan memperoleh keuntungan yang tidak setara pula. Faktanya, tidak semua negara memiliki kemampuan atau faktor produksi yang sama untuk melaksanakan kompetisi. Transaksi ekonomi didasarkan pada gagasan menguntungkan 'si kuat' dan merugikan 'si lemah'. Perspektif ini menciptakan ilusi kebebasan, dan dinilai naif. Sikap negara untuk mengutamakan kepentingannya sendiri pasti akan terus ada. Serta istilah 'pasar' yang tidak natural, dan merupakan ciptaan sejarah.