Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
4 Ramadhan 1446 HSelasa, 04 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten dari Pengguna
Susi Sebut Pemberantasan Illegal Fishing Memberi Keuntungan Ekonomi
15 November 2017 9:36 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:14 WIB
Tulisan dari Bianda Ludwianto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT

Memasuki 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah banyak mengeluarkan kebijakan tentang reformasi kelautan. Wanita yang dikenal dengan kata tenggelamkan ini, teleh menerapkan kebijakan tentang penegakan hukum penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan konsumsi ikan.
ADVERTISEMENT
"Keuntungan ekonomi akan didapat dari penindakkan illegal fishing dan tata kelola kelautan, itu yang kita lakukan," ucap Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara kumparan Onboarding Batch 2 di Kuningan City, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).
Dari data yang dipaparkan Susi didepan sekitar 125 wartawan baru kumparan, periode November 2014-November 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan. Kapal yang paling banyak ditenggelamkan berasal dari Vietnam 188 kapal dan dibawahnya Filipina 76 kapal.

Ia menambahkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing telah diatur dalam undang-undang perikanan. Selain itu, mengatur perusahaan asing yang ingin menangkap ikan di wilayah Indonesia juga harus diatur agar tidak menekan nelayan lokal.
Wanita yang baru saja meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini, mencontohkan dampak kebijakan tersebut. "Hilangnya ribuan kapal pergi menampakan beberapa fenomena penegakan illegal fishing, beberapa indikasi, di kaimana, ikan cakalang berkumpul dipinggir 20 meter keatas," ucap Susi.
ADVERTISEMENT
Kebijakan itu juga membuat kenaikan signifikan konsumsi ikan di Indonesia yang mencapai sekitar 10 juta ton, dan membuat lapangan kerja baru, karena proteksi nelayan-nelayan tanah air dari kapal asing. Penegakan illegal fishing dan tata kelola kelautan merupakan prioritas KKP dalam menjamin kesejahteraan nelayan lokal.
Terakhir, wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini juga mengeluarkan kebijakan reformasi kelautan dengan melihat potensi-potensi lainnya, seperti pemanfaatan pulau-pulau terluar, dan meningkatkan produktivitas hutan bakau yang juga berdampak pada ekosistem laut.