Menyelami Dilema: Kasus-kasus Yang Menyimpang dari Pancasila

Gambar 1. Lambang Pancasila Garuda https://pngtree.com/freepng/monumen-pancasila-sakti_8626032.html

Pancasila ialah sebagai ideologi bangsa Indonesia dan sebagai dasar hukum negara Indonesia yang telah diakui oleh suatu negara yaitu negara Indonesia. Di dalam pancasila terdapat sila-sila yang sangat digunakan sebagai pandangan hidup bangsa dan juga negara Indonesia. Pancasila sendiri memiliki lambang Burung Garuda yang dibagian kakiknya memiliki tulisan "Bhineka Tunggal Ika".

Pancasila ini terdapat 5 sila yaitu:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

4. Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Kasus Penistaan Agama

Kasus ini jelas melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di Indonesia, kita hidup sebagai saudara, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, Indonesia mengakui enam agama yang sah: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, sesuai dengan pilihan masing-masing.

Namun, meski sudah diatur dengan jelas, masih ada sebagian orang yang berusaha memaksakan agama yang mereka anut kepada orang lain, bahkan sampai merendahkan agama lain. Padahal, dalam sila pertama Pancasila, yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa," kita diajarkan untuk menghormati kebebasan beragama. Ini juga diperkuat dalam Pasal 21 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan ajaran masing-masing.

2. Kasus Kekerasan Pada Seksual

Kasus kekerasan seksual sering kali terjadi di sekitar kita, dan dampaknya tidak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga bisa merenggut nyawa korban. Kejadian seperti ini sangatlah mencemaskan dan sama sekali tidak layak untuk dicontohkan. Kekerasan seksual seringkali dipicu oleh masalah nafsu yang tidak terkendali, dan sayangnya, korban tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga banyak anak di bawah umur yang turut menderita. Terkadang, ada sebagian orang yang masih meremehkan masalah serius ini.

Generasi muda saat ini juga sering terpapar oleh jejak digital yang tidak pantas, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka. Sebaliknya, seharusnya generasi muda dapat mengubah hal-hal buruk ini menjadi sesuatu yang lebih positif, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki makna yang sangat penting, sebagai dasar hukum dan ideologi negara Indonesia, yang mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia dan hidup dalam kedamaian.

3. Korupsi

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat penting untuk ditanamkan dan diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu nilai yang sangat relevan adalah sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai ini seharusnya menjadi dasar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi telah merambah ke segala lapisan masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan. Salah satu contoh kasus korupsi yang merugikan negara adalah kasus yang melibatkan Harvey Moeis, yang merugikan keuangan negara hingga sekitar 271 triliun rupiah. Kasus seperti ini tentu tidak akan terjadi jika para pihak yang terlibat memahami dan mengamalkan sila ke-5 Pancasila dengan baik.

Sebagai generasi muda yang menjadi penerus bangsa, kita memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus berkomitmen untuk menghilangkan segala bentuk perilaku yang dapat merusak nilai-nilai luhur Pancasila, seperti korupsi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat.

4. Kurangnya Keadilan Terhadap Masyarakat

Masalah kurangnya rasa keadilan di masyarakat Indonesia kini menjadi isu yang sangat kompleks. Salah satu penyebabnya adalah adanya sikap apriori masyarakat terhadap hukum, yang sebenarnya berpulang pada kurangnya pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Padahal, hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup untuk mengakomodasi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Namun, kepastian hukum dan rasa keadilan tidak akan berjalan seiring jika kita terlalu mendahulukan salah satu di antara keduanya. Jika salah satu diutamakan, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpuasan dan permasalahan di masyarakat. Pemikiran ini sesungguhnya sudah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita, yang merumuskan Pancasila sebagai landasan negara. Salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memiliki tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

5. Pembatasan dalam Berpendapat

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya ingin suara dan pendapat kita didengar oleh penegak hukum di tanah air. Hal ini sering kali terwujud melalui aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Sayangnya, tak jarang suara rakyat justru diabaikan atau tidak diperhatikan dengan serius oleh pihak berwenang.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasa bebas untuk menyampaikan pendapat dan suaranya. Hal ini sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Nilai yang terkandung dalam sila tersebut mengajarkan kita bahwa setiap suara dan pendapat harus dihargai, serta menciptakan suasana yang inklusif bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, kita perlu bersama-sama menjaga dan mewujudkan prinsip tersebut, agar setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.