School Lunch Program : Kebijakan Pembangunan Manusia di Jepang

School Lunch Program di Jepang. Sumber: The Government of Japan

Dalam kajian studi Pembangunan, pembangunan tidak hanya mengenai diskursus angka pertumbuhan ekonomi, namun secara luas turut menyangkut dimensi non-ekonomi. Dalam tulisan Katie Willis, Theories and Practices of Development, dimensi non-ekonomi ini salah satunya adalah tingkat HDI (Human Development Index) dari suatu negara. Sejalan dengan ilmuwan lain, pengakuan terhadap peran dan posisi "human" sebagai bagian penting dari pembangunan semakin tersorot dan diakui.

Jepang memulai School Lunch Program ini pada masa sebelum Perang Dunia II, dimana saat itu banyak warganya yang megalami undernutrition (kekurangan gizi) yang salah satunya ditandai dengan tingkat tinggi badan yg sangat rendah. Selain dampak dari kondisi negara yang lemah pada masa itu, dampak dari kebijakan "Sakoku" atau isolasi negara dari pengaruh asing juga sering kali dikaitkan sebagai pemicu masalah ini. Hal ini diperparah juga dengan dilarangnya konsumsi daging hewani dalam agama Budha yang telah lama dijalankan oleh masyarakat.

Mengapa kebijakan ini penting?

Berdasarkan data dari WHO, undernutrition berkontribusi pada lebih dari 40% kematian diantara anak-anak pada umur dibawah 5 tahun. Dalam segi ekonomi, undernutrition mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi mencapai hingga 17% dari PDB. Lebih mendalam, pasokan makanan bergizi yang stabil perlu dipahami sebagai dasar bagi semua aktivitas manusia. Dengan kata lain, selain menjadi hak dasar manusia, pasokan makanan bergizi besar kaitannya dengan kemajuan negara.

Pada 1889, School Lunch Program telah dimulai di sekolah-sekolah. Program ini terus dilaksanakan, bahkan pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Pada 1947, 3 juta anak di kota besar di Jepang mendapatkan bantuan pemenuhan makan siang yang berasal dari foreign aid. Barulah pada 1954, program tersebut menjadi program nasional yang wajib ada di setiap sekolah di Jepang.

Program ini berdiri tidak hanya sebagai pemenuhan makan siang bagi anak, namun juga menjadi kekuatan negara untuk mempromosikan makan bergizi untuk mengubah diet masyarakat yang sudah terbentuk berdekade-dekade lamanya. Roti gandum, produk susu, dan daging merah diproyeksikan untuk menurunkan angka undernutrition. Dengan harapan, perubahan diet ini meningkatkan angka harapan hidup, tercapainya tinggi badan optimal, serta pencapaian kualitas human capital yang tinggi.

Intervensi Negara dalam Keberlanjutan Program

Dikutip dari FAO (Food and Agriculture Organization), pemerintah Jepang mengambil kebijakan "Corp Diversification" atau diversifikasi tanaman di Jepang melalui Undang-Undang Dasar Pertanian tahun 1961, yang mempromosikan "selective expansion" pertanian. Dalam program ini Jepang beralih dari fokus monokultur beras ke produk-produk bernilai lebih tinggi seperti sayuran, buah-buahan, dan ternak. Salah satunya didorong oleh kebutuhan pemenuhan kebutuhan pasokan makanan bergizi seimbang untuk School Lunch Program.

Lebih lanjut, pemerintah memperkenalkan beragam langkah dukungan untuk mempercepat diversifikasi tanaman melalui pengenalan teknologi di bidang agrikultur, pembangunan infrastruktur (seperti jalan dan transportasi), strategi pemasaran, dll. Bentuk dukungan ini juga turut menjamin kualitas nutrisi dari bahan pangan untuk tetap terjaga. Secara strategis, diversifikasi produk pertanian mendukung penurunan angka impor bahan pangan dan menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat Jepang.

Peran negara disini sejalan dengan D. Kingsbury dalam bukunya International Development, Issues and Challenges, bahwa agenda pembangunan akan berhasil dengan menerapkan dua hal utama, yakni kebijakan yang tepat dan terukur dan aktor negara yang jujur dan kompeten.

The right mix of policies combined with a competent and honest government" - D. Kingsbury, 2017

Keberlanjutan MBG di Indonesia

Program MBG. Sumber: Kementerian Pertahanan RI

Salah satu kebijakan pembangunan serupa yang dijalankan di Indonesia adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan salah satu program kebijakan pembangunan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuai banyak perhatian. Secara luas, negara anggota ASEAN lainnya pun turut menaruh perhatian pada program ini, utamanya untuk dapat mempelajari dan menjalankan hal serupa di tingkat nasional mereka. Program semacam ini memang cukup baru rupanya di negara-negara anggota ASEAN.

Tentu, kita semua mengharapkan program MBG bisa terus dijalankan, mengingat tujuan strategisnya dalam meningkatkan kualitas human capital dan skor HDI Indonesia yang tidak dapat secara instan diraih dalam waktu yang singkat. Harapannya, meski dinamika pergantian pemimpin terus berlangsung, program MBG terus semakin menguat dan merata bagi seluruh anak di Indonesia, seperti yang terjadi di Jepang.

Melalui studi keberhasilan School Lunch Program dalam menyokong pembangunan manusia dan ekonomi di Jepang, ada beberapa aspek yang rasanya bisa turut di adopsi oleh Indonesia. Pertama, strategi menu makanan bergizi perlu diatur secara ketat. Ketimpangan harga bahan pokok sering kali memunculkan polemik ketimpangan gizi di wilayah dengan harga bahan pokoknya tinggi, utamanya di luar pulau Jawa. Proporsi karbohidrat, sayur, dan lauk yang tidak berimbang, bahkan makanan kemasan yang tinggi natrium juga kerap ditemui dalam distribusi MBG.

Strategi diversifikasi yang dilakukan di Jepang rasanya tepat untuk mengatasi permasalahan ini, negara dapat mendorong sektor agrikultur dan peternakan di seluruh wilayah di Indonesia untuk dapat menyuplai program MBG. Selain menurunkan harga produksi MBG karena bahan pangan diproduksi secara mandiri, tujuan utama dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia pun turut tercapai. Solusi ini juga menawarkan pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia.