Utamakan Antigen Berujung Protes Warga

Indikator Test Antigen. Sumber: Pixabay

Angka penurunan kasus covid-19 di Indonesia memang menjadi berita menggembirakan bagi Indonesia. Prestasi tersebut mengangkat nama Republik Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus covid-19 yang berada di level 1. Akan tetapi, Indonesia baru-baru ini digemparkan dengan adanya kebijakan wajib antigen bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dengan jangka tempuh 250 km atau selama 4 jam perjalanan dinilai sangat memberatkan.

Keputusan tersebut diambil guna memastikan bahwa arus penyebaran virus bisa dapat dideteksi sejak dini dan membantu Indonesia semakin dekat dengan negara yang bebas covid-19. Namun, pada kenyataannya setelah melihat kejadian vaksinasi yang menghadapi penolakan keras dari beberapa pihak terkait, langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan baru tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

Kendala

Harga tes antigen yang mahal tentu menjadi faktor utama mengapa kebijakan tersebut sangat ditentang oleh masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempengaruhi staibilitas ekonomi di Indonesia setelah era new normal saat ini. Hal demikian bagi masyarakat tentu sangat rawan karena kebutuhan akan biaya hidup pasti akan bertambah banyak dan dengan adanya kebijakan tersebut sangat membatasi bahkan mampu menguras kantong masyarakat lebih dalam lagi. Keuntungan yang mereka dapatkan selama membuka usaha pun tak selamanya berbuah manis, ada kalanya mereka juga berpikir dagangan mereka tidak laku sehingga kebijakan yang ada sangatlah memberatkan masyarakat terutama bagi para perantau yang memiliki biaya terbatas dan jelas membuatnya kewalahan dengan sistem baru tersebut.

Selain tidak disetujui oleh masyarakat, kebijakan tersebut sangat memojokkan masyarakat yang memiliki ekonomi standar bila hendak bepergian. Dengan embel-embel ketepatan serta tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi positif atau tidaknya seseorang terjangkit virus corona, secara tidak langsung masyarakat mempertanyakan hubungan antara kendaraan pribadi sekalipun dalam bentuk sepeda motor. Protokol kesehatan yang diterapkan pun dirasa sudah cukup menjadi tameng perlindungan bagi masyarakat, akan tetapi kebijakan wajib antigen tersebut jelas sudah menyalahi aturan. Konteks pemaksaan dalam kebijakan tersebut sangat membatasi ruang gerak masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang benar-benar bisa memecahkan masalah ini harus segera ditemukan.

Harga sekali tes dinilai masyarakat cukup memberatkan mengingat biaya pulang pergi yang tentu cukup besar akan terpotong dengan adanya kebijakan baru tersebut. Masyarakat menaruh curiga bahwasanya kebijakan tersebut hanyalah upaya pemerintah untuk memeras rakyat. Jelas sudah terbukti dengan sikap beberapa petinggi yang seakan-akan acuh dengan kesengsaraan rakyat dan secara tidak langsung mendukung pandangan tersebut.

Kebijakan vaksinasi mulai dipertanyakan

Vaksinasi yang sempat diwajibkan kini pun ikut dipertanyakan oleh masyarakat. Dugaan bahwasanya semua program tersebut hanyalah bersifat sebagai kedok tokoh pemerintahan agar para masyarakat secara tidak langsung menambah kekayaan pemerintah. Penindasan berkedok protokol kesehatan tersebut sudah pantas dianggap sebagai perwujudan lain dari korupsi.

Terbukti dengan tidak ratanya masyarakat yang mendapatkan jatah vaksin. Berlindung dari anggapan bahwa corona hanyalah rekayasa oleh masyarakat. Alasan masyarakat menolak untuk divaksin juga seringkali menjadi faktor terhambatnya usaha pemerintah untuk melancarkan vaksinasi. Ungkapan tersebut jelas membentuk kubu pendukung dan juga penolak aksi protes tersebut. Sikap yang berbeda ini jelas menambah kekeruhan permasalahan sehingga proses penyelesaian masalah menjadi tersumbat.

Di sisi lain, pihak yang mendukung kebijakan tersebut memandangnya dari sisi kesehatan dan keselamatan pengguna. Langkah tepat pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dan menciptakan Indonesia bebas covid-19 hendaknya perlu diapresiasi. Anggapan menolak adanya kebijakan tersebut jelas memandangnya dari aspek ekonomi masyarakat seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Perlunya kesadaran pemerintah terhadap pendapatan masyarakat yang hidupnya tidak begitu mapan harus dipupuk lebih dalam agar petinggi-petinggi yang memegang kekuasaan atas daerah atau pun wilayah memiliki kepekaan tersendiri dengan nasib masyarakat.

Pihak netral yang ada menganggap bahwa pandangan kedua pihak yang berseteru jelas benar adanya sisi kesehatan dan juga ekonomi memang merupakan sentra pokok permasalahan mengenai covid. Sehingga dibutuhkan solusi yang jelas efektif dan mampu mengatasi permasalahan dari aspek utama tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tersebut alangkah lebih baiknya juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang juga hendak bepergian jauh. Tentu harapan semuanya ingin agar covid-19 dapat segera berakhir dan bisa benar-benar hidup normal. Namun, perlu upaya keras untuk mewujudkannya dan senantiasa berkomitmen juga membantu mengurangi angka penambahan kasus dengan mulai menanamkan kebiasaan baru di era new normal dalam kehidupan sehari-hari.