“Maaf Pak Prabowo, Kali ini Bapak Benar”
PNS, Peminat Sejarah dan Politik.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Bima Satria Anugerah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi akhir bulan Agustus ini Indonesia kembali bergejolak, ratusan atau bahkan ribuan massa aksi membanjiri Ibukota Jakarta dengan berbagai tuntutan. Pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi topik utama tuntutan. Namun seperti yang sudah-sudah, aksi masa di era pemerintahan Presiden Prabowo kerap dibumbui dengan narasi “gulingkan Prabowo”.
Entah tuntutan penggulingan Prabowo tersebut telah sampai di titik mana untuk terwujud. Rasanya suara tersebut sudah meluas hingga di pelosok negeri, keberadaan media sosial punya andil besar dalam menambah populer tuntutan tersebut. Namun yang kita mungkin tidak sadari adalah, ketika penggulingan presiden pada akhirnya terwujud, siapkah kita untuk menerima ekses-ekses buruk atas terjadinya peristiwa tersebut?.
Belajar pada sejarah
Ketika ketidakpuasan masyarakat selalu dijadikan alat untuk menggulingkan presiden, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan bernegara untuk ke depannya. Kita pernah berada di situasi yang sama. Pada medio 1998 hingga 2001, di periode yang sangat sempit tersebut kita dipimpin oleh empat presiden yang berbeda. Ketika itu setiap terjadi ketidaksepahaman oleh elit politik atau oleh masyarakat, solusi yang diambil adalah penggantian presiden.
Pada saat itu Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati memimpin negeri ini silih berganti, bahkan 3 nama terakhir tidak berkesempatan untuk memimpin lebih dari satu periode yang diamanatkan undang-undang. Soeharto mungkin dianggap sebagai simbol orde baru yang perlu digulingkan karena sudah lama berkuasa, di saat yang sama keadaan negara juga sedang genting. Benar saja, akibat skala aksi masa yang meluas, Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998.
Suksesornya, BJ Habibie yang terkenal karena kekuasaannya yang singkat, juga tidak menjalani masa pemerintahan dengan mulus. Di samping punya PR besar memperbaiki keadaan ekonomi yang anjlok pasca krisis moneter, Habibie juga digoyang dengan berbagai macam isu. Aksi demonstrasi pun silih berganti menggoyang negara. Bahkan beberapa diantaranya memakan korban jiwa, sebut saja Tragedi Semanggi 1 dan 2. Puncak krisis terjadi ketika Provinsi Timor Timur lepas, yang berujung pada penolakan MPR atas pidato pertanggungjawaban Habibie. Akibatnya, beliau enggan mencalonkan diri pada periode selanjutnya.
Setelah Habibie, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengambil tampuk kepemimpinan. Di masanya Indonesia sedang mengalami gejolak di berbagai daerah. Banyak kebijakannya yang juga dikritik masyarakat. Berbagai peristiwa mengiringi jalannya pemerintahan, mulai dari Buloggate, Bruneigate, konflik terkait Kapolri, hingga Dekrit Presiden. Gus Dur juga dikritik karena gemar melakukan perjalanan luar negeri, selama 21 bulan masa kepemimpinannya beliau telah mengunjungi 50 negara yang berbeda. Akibat dari goncangan-goncangan pada masa pemerintahannya, dan akibat dari tidak akurnya Gus Dur dengan DPR, akhirnya beliau dimakzulkan oleh MPR pada 23 Juli 2001.
Sebagai Wakil Presiden dari Gus Dur, Megawati kemudian naik takhta menjadi Presiden. Masa kepemimpinannya juga tidak luput dari huru-hara. Meski demikian beliau mampu untuk bertahan hingga akhir periode di tahun 2004. Pun demikian, hasil Pemilu 2004 sedikit banyak mendefinisikan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Megawati.
Pada akhirnya bangsa ini mendapat kontinuitas dalam bernegara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun banyak kekurangan namun pertumbuhan ekonomi stabil, permasalahan bangsa secara perlahan dapat diperbaiki, stabilitas pun terjaga. Segala indikator baik ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan yang semakin moncer menjadi bukti ketika pemimpin diberikan kesempatan menyelesaikan periode pemerintahannya maka program akan berjalan dengan baik.
Perjuangkan di 2029
Dari sejarah, nampaknya kita perlu belajar bahwa menurunkan presiden bukan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil. Setiap presiden punya visi masing-masing, dan sebaik-baiknya visi presiden tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya diberi kesempatan mengimplementasikannya dalam waktu yang seumur jagung. Setiap ada pergantian presiden tentu akan membawa program baru, dan ketika program itu tidak berjalan kita akan mulai menuntut penggulingan presiden lagi. Semua itu hanya akan menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Negara akan kesulitan untuk menemukan stabilitas, dan pada akhirnya rakyat yang akan menjadi korban.
Apabila terdapat program yang dinilai belum tepat sasaran atau tidak efektif, rakyat tetap dapat menyalurkan aspirasinya melalui berbagai media. Rakyat dapat menuntut pemerintah untuk menjelaskan secara logis kebijakan yang dirasa kurang urgent. Rakyat juga dapat mendesak anggota dewan untuk melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Apabila dirasa belum cukup, reformasi kelembagaan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat.
Pada akhirnya saya teringat salah satu kutipan Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu, “Kalau tidak suka dengan Prabowo, silakan, 2029 bertarung”. Saat itu banyak yang mengernyitkan dahi ketika mendengar pernyataan Prabowo karena dinilai naif. Namun ketika kita mengingat kembali sejarah, nampaknya kita perlu mengatakan, “Maaf, Pak, kali ini Bapak Benar”. Bila mau mengganti pemerintahan, cara terbaik adalah dengan mempersiapkan diri berkampanye untuk tahun 2029.