HUT ke-80: Teknologi yang Melesat atau Kebijakan yang Menghambat

Delapan dekade berlalu sejak Proklamasi 1945 bergema. Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan dengan pencapaian teknologi yang menggema hingga antariksa. Satelit mengorbit, startup unicorn bermunculan, inovasi digital merambah desa. Namun, di balik kemilau kemajuan ini, di daratan politik, pertanyaan filosofis mendesak: Apa hakikat "merdeka" yang sesungguhnya hari ini? Apakah kita telah benar-benar bebas, atau justru terjebak dalam bentuk penjajahan baru yang lebih halus oleh politisi dan kebijakan sendiri?

Ilustrasi perkembangan teknologi dengan kebijakan politik populis yang berdampingan (Foto dibuat oleh AI)

Merdeka: Bukan Sekadar Bebas Bendera Asing

Para pendiri bangsa memaknai merdeka jauh melampaui lepasnya belenggu fisik penjajah. Bung Karno pernah mengatakn dengan berapi-api: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Peringatan ini terasa menusuk ketika melihat fenomena politik kontemporer. Tan Malaka, sang pemikir revolusioner, mengingatkan: "Tujuan perjuangan kita bukan untuk mengganti tuan kulit putih dengan tuan kulit coklat." Apakah elit politik kita hari ini telah menjadi "tuan kulit coklat" baru?

Fenomena Politik: Populisme, Militerisme, dan Substansi yang Hilang

Realitas politik Indonesia pasca-Reformasi, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, diwarnai tren yang mengkhawatirkan:

Populisme Kosong: Banyak kebijakan digulirkan dengan retorika membela rakyat kecil, namun minim analisis mendalam dan keberlanjutan. Program bansos masif, meski vital di masa krisis, sering dikritik sebagai alat politik elektoral ketimbang pemberdayaan struktural. Pembangunan infrastruktur fisik megah kerap mengabaikan aspek lingkungan, sosial budaya, dan kesiapan sumber daya manusia, menciptakan "proyek mercusuar" yang substansinya dipertanyakan.
Nuansa Militeristik yang Menguat: Penggunaan simbol dan pendekatan militer dalam ranah sipil semakin terasa. Pengangkatan perwira militer aktif ke posisi strategis pemerintahan sipil, meski legal, mengingatkan pada pola masa lalu yang dikritik Sutan Sjahrir: "Kita harus berhati-hati jangan sampai semangat kemiliteran mengalahkan semangat keilmuan dan kemanusiaan dalam membangun negara." (Sutan Sjahrir). Kebijakan keras, jargon "ketertiban" yang represif, dan sentimen nasionalisme sempit sering kali mengemuka, berpotensi meredam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Kebijakan Tidak Substansial dan Kritik yang Mengalir Deras: Banyak kebijakan terkesan reaktif, simbolis, dan tidak berbasis bukti ilmiah atau data kuat. RUU seperti KUHP dan UU Cipta Kerja (meski telah disahkan) menuai kritik tajam dari akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil atas proses yang terburu-buru dan substansi yang bermasalah. Kritik sering direspons defensif, bahkan dengan upaya pembungkaman, alih-alih dialog konstruktif.

Terjajah oleh Politisi Sendiri? Refleksi Pahit

Inilah titik refleksi paling krusial. Apakah bangsa ini, 80 tahun setelah mengusir penjajah asing, justru mengalami bentuk "penjajahan baru"? Penjajahan oleh keserakahan elit, oligarki politik-ekonomi, kebijakan yang tidak pro-rakyat kecil, dan sistem yang mempertahankan ketimpangan. Ketika kebijakan dibuat untuk mengamankan kekuasaan dan menguntungkan segelintir kelompok alih-alih memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan bersama, bukankah itu penjajahan gaya baru? Ketika suara rakyat yang kritis disisihkan, bukankah kemerdekaan berpikir dan berpendapat sedang dijajah?

Teknologi & Sains: Mercusuar Kemerdekaan Sejati?

Di tengah kabut politik ini, kemajuan di bidang Teknologi dan Sains justru menjadi cahaya harapan dan cermin idealisme kemerdekaan yang sesungguhnya:

Satelit dan Antariksa: Peluncuran satelit seperti SATRIA-1 atau pengembangan roket RPS menunjukkan kemampuan bangsa menguasai teknologi tinggi. Ini adalah wujud nyata kemandirian dan kemajuan ilmiah.
Startup dan Ekonomi Digital: Kemunculan unicorn dan decacorn membuktikan kreativitas anak bangsa. Ekosistem digital (meski masih timpang) membuka peluang ekonomi baru yang lebih demokratis.
Inovasi Lokal: Dari aplikasi pertanian, fintech untuk UMKM, hingga solusi kesehatan berbasis AI, inovasi teknologi lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Inilah bentuk merdeka yang substansial: memecahkan masalah dengan ilmu pengetahuan.

Namun, kemajuan tekno-sains ini bisa terhambat jika kebijakan politik tidak mendukung. Anggaran riset yang masih rendah, birokrasi yang berbelit, dan ketergantungan pada impor teknologi tinggi adalah tantangan besar. Kebijakan populis jangka pendek sering mengabaikan investasi jangka panjang di bidang riset dan pendidikan sains yang fundamental.

Merdeka yang Diimpikan Para Pendiri: Kembali ke Substansi

Merayakan 80 tahun kemerdekaan bukan hanya seremoni. Ini adalah momen untuk merefleksikan kembali pesan dasar para founding fathers. Kemerdekaan sejati adalah ketika kebijakan dibuat dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan (Sjahrir), bukan emosi atau pencitraan populis. Kemerdekaan adalah ketika kekuasaan digunakan untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan (Tan Malaka), bukan memperbudaknya dengan utang atau kebijakan yang tidak berpihak. Kemerdekaan adalah keberanian berpikir kritis dan membangun peradaban berbasis ilmu (Soekarno: "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia").

Di orbit teknologi, Indonesia sedang menuju kemerdekaan sejati. Tetapi di bumi politik, kita masih terjebak dalam permainan kekuasaan yang sering mengabaikan substansi kemerdekaan itu sendiri. Tantangan ke-80 tahun ini adalah menyelaraskan kedua orbit ini: memastikan kemajuan tekno-sains yang gemilang didukung oleh kebijakan politik yang berintegritas, berkelanjutan, dan benar-benar memerdekakan akal budi serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan itu, "Indonesia Merdeka" bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang hidup dan bernafas.