Mengapa Sosok seperti Zohran Mamdani Tak Akan Lahir di Indonesia?

Foto: Public Domain / Executive Office of the President of the United States.

Kenaikan Zohran Mamdani menjadi walikota di panggung politik New York kerap dibicarakan sebagai fenomena baru dalam demokrasi Amerika Serikat. Fenomena ini patut dicatat menjadi sejarah di lanskap politik New York. Bagaimana tidak, kota yang menjadi pusat kebencian terhadap umat Muslim pasca 9/11 kini memilih seorang Muslim progresif sebagai pemimpinnya. Di tengah residu islamofobia yang masih terasa sampai kini, keberhasilan politisi muda berdarah India ini bukan sekadar anomali politik, melainkan hasil dari ekosistem demokrasi yang memungkinkan komunitas minoritas memperjuangkan ruang kuasanya sendiri. Mamdani tumbuh bukan karena keberuntungan, melainkan karena masyarakat sipil, aktivis, dan kelompok minoritas sepakat untuk mendorong politik yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Kemenangan Mamdani bukan hanya kemenangan elektoral, tetapi juga koreksi moral terhadap praktik politik Amerika yang kerap tidak diplomatis terhadap kelompok rentan. Ia menunjukkan bahwa pemimpin dapat lahir dari grassroot (akar rumput) dan tetap memegang agenda keadilan sosial tanpa harus tunduk pada kepentingan modal besar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa sosok seperti Zohran Mamdani belum bisa lahir di Indonesia? Negara yang sudah mengadaptasi sistem pemilu lebih dari dua dekade lamanya, tetapi politiknya tetap dihuni wajah-wajah lama, dinasti yang sama, dan aktor yang diproduksi dari jaringan elite yang berputar di lingkaran yang itu-itu saja. Jawabannya tidak sesederhana karena menyalahkan sistem pemilu. Akar persoalan tersebut berada pada tiga fondasi politik Indonesia: budaya politik patronase, biaya politik yang mahal, dan politik gagasan yang belum menjadi kompetisi utama.

Pertama, politik Indonesia berkembang dalam budaya patronase yang mengakar. Jaringan keluarga, status sosial, dan afiliasi dengan ormas atau partai besar menjadi penentu arah karier politik seseorang jauh sebelum pemilu digelar. Hal-hal tersebut lebih dinilai daripada rekam jejak atau kedekatannya dengan rakyat. Kandidat baru tanpa koneksi harus menempuh jalan terjal yang tidak disediakan untuk mereka. Dalam ekosistem politik seperti ini, sosok politisi grassroot seperti Mamdani sulit untuk muncul dan diberi ruang untuk tampil. Mereka bukan hanya tidak dipertimbangkan, tetapi sering kali tidak diberi kesempatan untuk masuk ke arena pertarungan.

Kedua, biaya politik di Indonesia terlalu mahal untuk menampung idealisme. Di New York, sistem pendanaan kampanye membuka jalan bagi kandidat yang mengandalkan donasi kecil. Mamdani adalah salah satu politisi yang mengandalkan relawan dan komunitas lokal sebagai tulang punggung kampanyenya. Sedangkan di Indonesia, biaya politik menutup pintu bagi mereka yang tidak memiliki simpanan yang cukup untuk bertahan dalam kompetisi elektoral. Banyak hal yang harus dipenuhi untuk kompetisi ini, mulai dari mahar pencalonan, logistik kampanye, pemasangan baliho, hingga ongkos “serangan fajar”. Realitas ini membuat partisipasi politik lebih mudah diakses untuk mereka yang memiliki modal finansial besar. Pada akhirnya, keterbukaan pencalonan kandidat bukan dilihat dari siapa yang paling bagus kualitas dirinya, tetapi siapa yang paling mengumpuni finansialnya.

Ketiga, politik gagasan tidak pernah benar-benar menjadi kompetisi utama. Mamdani adalah politisi yang berdiri dengan gagasan progresif yang menekankan keadilan sosial seperti menaikkan pajak orang kaya, menyediakan layanan publik gratis, serta memperluas perumahan terjangkau. Ia memiliki posisi politik yang dapat diperdebatkan, dipertentangkan, atau didukung secara rasional oleh publik. Di sisi lain, pemilu di Indonesia masih didominasi oleh narasi identitas, popularitas, dan pencitraan. Perdebatan kebijakan sering tenggelam oleh slogan moral dan retorika dangkal. Politik menjadi ajang mencari perhatian, bukan mencari solusi. Akibatnya, politisi yang ingin fokus pada isu-isu konkret tanpa embel-embel pencitraan sering dianggap terlalu sistematis dan kurang “menjual”. Masyarakat Indonesia masih mudah terpikat oleh wajah ramah dan jargon moral, tetapi jarang menuntut arah kebijakan yang jelas.

Indonesia tidak kekurangan anak muda cerdas dan berbakat, yang kurang adalah sistem yang memberi mereka kesempatan untuk mencul dan bersaing secara setara. Pertanyaan tentang “mengapa sosok seperti Zohran Mamdani tak akan lahir di Indonesia” sebenarnya mengarah ke kondisi yang lebih fundamental: apakah ruang politik di negeri ini mampu melahirkan politisi yang benar-benar tumbuh dari masyarakat, membawa agenda keadilan sosial, dan berani mengusik kenyamanan struktur kekuasaan yang mapan?

Selama politik dibiarkan berjalan dalam kepentingan elite, biaya yang mahal, serta kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan kebijakan belum tumbuh, kemunculan tokoh semacam Mamdani hanya akan menjadi harapan yang tak akan nyata, bukan kemungkinan yang dapat diwujudkan.