Hindari Pilih Karena Gimmick, PPI Jerman Gelar Forum Adu Gagasan Tim Paslon

Forum debat terbuka yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman.

JAKARTA - Jelang Pemilu 2024, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) menggelar forum debat terbuka untuk para tim ahli pasangan calon presiden RI 2024-2029 yang bertajuk “Pembangunan Daerah dan Tata Ruang” (Sabtu, 20 Januari 2024). Forum dihadiri oleh Prof. Sulfikar Amir selaku perwakilan tim Anies-Muhaimin, Mikhail Gorbachev Dom selaku perwakilan tim Prabowo-Gibran, dan Michael Victor Sianipar selaku perwakilan tim Ganjar-Mahfud.

“Pembangunan yang didorong daerah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.” sambut Agnia Dewi Larasati selaku Ketua Umum PPI Jerman dalam pembukaan forum. Lebih lanjut, Geraldus Kevin Martimbang selaku ketua pelaksana forum menyampaikan bahwa pemilihan topik dan pembuatan format pelaksanaan debat yang padat ditujukan untuk menyaring gagasan para pasangan calon, supaya jawaban yang diberikan tidak sekedar normatif.

“Kita ingin forum ini bukan hanya memeriahkan diskusi publik yang sedang berkembang, tetapi juga menjadi wadah pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi para pelajar Indonesia disini (Jerman) yang sedang jauh dari tanah air.” ungkap Geraldus.

Dalam forum tersebut, tim panelis dari PPI Jerman menyampaikan aspirasi dan pertanyaan untuk menggali gagasan para tim ahli yang mencakup pokok bahasan desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah berbasis inovasi, pengelolaan kota masa depan, pengembangan kawasan hutan, penanganan konflik agraria, dan penyediaan basis informasi geospasial sebagai dasar pembangunan.

Selain gagasan, kritik terhadap pemerintah yang menjadi catatan untuk Presiden selanjutnya juga terlontar dari para narasumber sepanjang forum. Dalam diskusi terkait perencanaan pembangunan daerah, Prof. Sulfikar Amir mengkritisi pemerintah pusat yang seringkali tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara otonom. Selain itu, banyak proyek strategis dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara top-down tanpa peninjauan dan dialog bersama pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar proyek.

“Akibatnya, proyek bersifat disembedded terhadap realita ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut.” lanjut Prof. Sulfikar Amir.

Menyoal penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah, Mikhail Gorbachev Dom menyampaikan harapan serta peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat dicoba untuk direncanakan dari nol kembali di tahun 2025 sehingga RPJMN dan RPJMD bisa dibuat dalam satu masa yang sama, dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antar daerah.

“Hal lain yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik.” tambah Mikhail.

Di penghujung forum, Michael Victor Sianipar menyinggung jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan, serta mengkritisi program pemerintah yang masih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah, namun belum ada upaya untuk redistribusi tanah.

“Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang mau kita dorong adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut. Perlu adanya kepastian hukum dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ataupun masyarakat yang terkena dampak konflik agraria.”

Kegiatan forum dilaksanakan di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn dan dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman. Hasil dari forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang memuat aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam menunjang pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif.